DETEKSI.co – Dairi, Ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Dairi yakni dari Desa Lau Bagot dan desa Lau Sireme Kecamatan Tigalingga dan Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul, menggelar demonstrasi ke Kantor Bupati dan DPRD Dairi, Senin (22/11/2021).
Demonstran mendesak Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menunda pemilihan kepala desa (Pilkades) di tiga desa tersebut dari jadwal yang telah ditetapkan pada 25 November 2021.
Desakan serupa juga disampaikan ke DPRD Dairi dan meminta lembaga tersebut merekomendasikan penundaan.
Juru bicara warga, Robinson Simbolon menuding, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan persekongkolan dengan melanggar Perda No 2 tahun 2015 serta Perbup No 47 tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak 106 desa tahun 2021.
Disebutkan, P2KD di tiga desa dimaksud, mengganjal dan tidak meloloskan tiga kades incumbent sebagai peserta (calon) dalam helatan Pilkades tanpa alasan yang jelas. Ketiganya adalah Janiriduan Bakara di Pegagan Julu VI, Bilmar Sagala di Desa Lau Sireme dan Sampe Bangun di Desa Lau Bagot.
Robinson Simbolon dari jaringan pendamping kebijakan pembangunan (JPKP) bersama kuasa hukum Kades Pegagan Julu VI dalam pernyataan sikap menuntut Bupati Dairi memerintahkan penyelenggara Pilkades untuk mengembalikan hak konstitusi Janiriduan Bakara, Sampe Bangun dan Bilmar Sagala yang dirampas oleh perlakuan zolim penyelenggara.
Meminta agar Bupati menunda Pilkades di tiga desa dimaksud, serta mendesak penghentian distribusi logistik Pilkades, dan pembiayaan ke tiga desa dimaksud.
Digedung dewan, massa ditemui Wakil Ketua DPRD, Halvensius Tondang, Wanseptember Situmorang bersama anggota DPRD lainya, Carles Tamba dan Hendra Tambunan dan selanjutnya membuka dialog dengan perwakilan pengunjukrasa di ruang rapat Komisi I.
Dalam dialog dimaksud, DPRD berjanji akan meneruskan tuntutan kepada eksekutif. Legislator akan meminta Pemkab Dairi untuk menunda Pilkades di tiga desa dimaksud dan menyediakan ruang untuk upaya hukum.
Dari gedung DPRD, massa bergerak ke Kantor Bupati dan berorasi memanggil Bupati Eddy KA Berutu untuk hadir dan berdialog dengan mereka, namun harapan itu tidak terealisasi.
“Bupati Eddy Keleng Ate Berutu jangan jadi pengecut. Mohon ditanggapi aspirasi masyarakat”, sebut Robinson.
Dalam aspirasinya, warga meminta Bupati Dairi mencopot Junihardi Siregar dari jabatan kepala dinas Pemdes karena tidak mampu mengawasi dan menyelenggarakan Pilkades dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dispemdes, Junihardi Siregar menandaskan Pilkades tidak bisa ditunda. Penundaan hanya dapat dilakukan, jika pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) tidak bisa dikendalikan.
Pantauan wartawan, hingga sore, massa masih bertahan di gedung DPRD. Mereka berorasi meluapkan kekecewaan kepada Pemkab dan DPRD Dairi. Hasil dialog perwakilan warga dengan anggota dewan diruang komisi I, belum ada kepastian.
“Kami butuh jawaban dan kepastian”, sebut mereka.
Kekecewaan dan kecaman dilontarkan, setelah mengetahui anggota dewan telah meninggalkan tempat tanpa memberi penjelasan apapun terkait pembicaraan dengan eksekutif sebagaimana dijanjikan saat bertemu di ruang komisi I.
Warga mengancam akan menginap di gedung dewan atau kantor Bupati, sampai tuntutan direalisasi, dan akan menghadirkan massa lebih besar pada aksi lanjutan besok hari. (NGL/Ulak)
