DETEKSI.co – Semarang, Organisasi Pergerakan Rakyat Semesta Indonesia (Perisai) menilai, tindakan penolakan para peserta Aksi Kamisan terhadap kedatangan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021), merupakan hal biasa saja.
Seperti diketahui, massa aksi menolak kedatangan Moeldoko usai dirinya menghadiri acara Festival HAM 2021 di tempat yang tak jauh dari lokasi Aksi Kamisan tersebut.
Ketua Umum Perisai Edo Panjaitan mengatakan, protes keras peserta Aksi Kamisan terhadap Moeldoko merupakan hal yang wajar. Sebabnya, itu sebagai luapan kekecewaan para keluarga korban pelanggaran HAM. Kendati demikian, kedatangan Moeldoko itu juga sepatutnya diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan bagi keluarga korban HAM.
“Meskipun ditolak massa aksi tetapi tampak (Moeldoko) bersikap tenang dan bersahaja. Perisai mengapresiasi sikap tersebut,” kata Edo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/11/2021).
Penolakan tersebut, lanjut Edo, setidaknya memperlihatkan masih adanya reaksi keras para keluarga korban HAM terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tak kunjung diselesaikan pemerintah.
“Perlu ada keseriusan negara menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sehingga bagi korban dan keluarga korban punya harapan untuk mendapatkan rasa keadilan dan pemenuhan hak korban,” katanya.
Menurut dia, negara berkewajiban untuk menuntaskan kasus-kasus HAM tersebut. Jika tidak dituntaskan, supremasi sebagai negara hukum kita terjadi impunitas, dan mandat untuk menjalankan amanat konstitusi menjadi tergerus.
“Persoalan penegakan hukum terhadap kasus-kasus HAM masih merupakan agenda besar bagi pemerintah. Kita perlu mengingatkan terus menerus agar negara jangan sampai absen, dan tidak punya keberanian menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi,” pungkasnya.
Sebelumnya, massa Aksi Kamisan menolak kehadiran Moeldoko yang berupaya untuk menemui massa di lokasi aksi tersebut. Massa aksi menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, berhenti melakukan perampasan ruang hidup warga, dan kerusakan lingkungan.
Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, pemerintah berkomitmen dan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia.
“Kita pemerintah beri penekanan yang fair, kebijakan pembangunan nasional harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup,” kata Moeldoko.
Dia mengakui pernah mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menemui massa Aksi Kamisan saat mereka melakukan aksi di depan kantor Presiden.
“Saya mendampingi beliau pada acara Kamisan yang selalu ada di depan istana. Dipanggil, diajak berbicara, penekanan pada Jaksa Agung pada persoalan masa lalu, segera diberesin tapi juga kita harus fair ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM masa lalu,” ujarnya. (ril)
