DETEKSI.co-MESUJI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T., IPP, menghadiri rapat pembahasan terkait tenaga non ASN yang tidak masuk dalam pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu.
Rapat yang berlangsung di Aula Jao Sekretariat Daerah ini difokuskan pada evaluasi dan penanganan tenaga tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji tahun 2025. Rabu(24/12/2025).
Selama rapat, dibahas mengenai status, kinerja, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatur tenaga non ASN yang belum terdaftar dalam skema PPPK paruh waktu. Tujuan utama rapat adalah memastikan pengelolaan tenaga kerja di lingkungan pemerintah lebih terstruktur, sesuai peraturan, dan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan publik.
Kadis PUPR Ir. Agnitius Syah rizal mengatakan bahwa masalah tenaga non ASN yang tidak terdaftar PPPK paruh waktu perlu ditangani segera untuk menghindari ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah. “Kita perlu melakukan verifikasi ulang terhadap semua tenaga kerja non ASN di setiap dinas, untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat masuk skema PPPK atau membutuhkan penyesuaian status lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses ini juga bertujuan melindungi hak-hak tenaga kerja sekaligus memastikan akuntabilitas anggaran.
Ir. Agnatius Syahrizal sendiri menyatakan dukungannya terhadap upaya tersebut. “Sebagai salah satu dinas yang memiliki sejumlah tenaga non ASN, kami siap berkoordinasi penuh dengan Sekretariat Daerah dalam proses pendataan dan penyesuaian status. Tenaga ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan tugas-tugas dinas, jadi kita harus memastikan mereka bekerja dalam kerangka yang jelas dan sesuai aturan,” jelasnya.
Beliau berharap hasil rapat ini dapat segera diwujudkan menjadi kebijakan yang konkret dan berkebermanfaatan bagi semua pihak.(Yusri)
