DETEKSI.co-Medan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran 2027 mengalami penambahan proyeksi pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp10,5 miliar.
Penambahan tersebut disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut dalam rapat sinkronisasi dan finalisasi di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga. Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan lanjutan dengan mempertimbangkan masukan komisi-komisi DPRD Sumut serta penyesuaian sejumlah komponen anggaran.
Dalam pemaparannya, Timur Tumanggor menjelaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 sebelumnya memiliki proyeksi pendapatan sebesar Rp12.096.934.629.310.
Setelah dilakukan sinkronisasi dan finalisasi, proyeksi pendapatan daerah bertambah Rp10,5 miliar atau menjadi sekitar Rp12,107 triliun.
Penambahan pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rinciannya, pajak daerah meningkat Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan Rp1 miliar.
“Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000,” ujar Timur Tumanggor.
Sejalan dengan kenaikan pendapatan, proyeksi belanja daerah juga mengalami penambahan sebesar Rp10,5 miliar.
Dari sebelumnya sekitar Rp12,221 triliun, belanja daerah meningkat menjadi sekitar Rp12,232 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nilainya untuk sementara belum mengalami perubahan. Hal serupa berlaku pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dalam struktur belanja, terdapat pula pergeseran alokasi antara belanja operasi dan belanja transfer.
Belanja operasi berkurang Rp50 miliar. Sebaliknya, belanja transfer, khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.
Pada komponen pembiayaan APBD 2027, proyeksi surplus dan penerimaan pembiayaan ditetapkan masing-masing sebesar Rp125 miliar.
Tidak terdapat pengeluaran pembiayaan sehingga pembiayaan neto diproyeksikan sebesar Rp125 miliar.
Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan dalam posisi berimbang atau nol.
Selain struktur pendapatan dan belanja, rapat finalisasi juga membahas penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah peralihan anggaran serta tenaga alih daya atau outsourcing sebanyak 35 orang menyusul pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Pembahasan lainnya menyangkut pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk bantuan untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan.
Hibah yang telah memenuhi ketentuan pada Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai aturan yang disepakati.
Sementara itu, hibah yang belum memenuhi persyaratan pencairan pada tahun berjalan akan dianggarkan untuk pembayaran pada Tahun Anggaran 2027.
Di akhir rapat, pimpinan meminta persetujuan peserta terhadap hasil rekapitulasi finalisasi KUA-PPAS 2027.
Seluruh peserta rapat menyetujui hasil pembahasan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai tahapan penyusunan anggaran daerah.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan APBD Sumut 2027, dengan penyesuaian pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan anggaran perangkat daerah.(Ril)


