DETEKSI.co-Samosir, Mantan Ketua DPRD Samosir Periode 2004-2009, Oloan Simbolon, menegaskan bahwa evaluasi Perhutanan Sosial bukan soal menyinggung kelompok tertentu, tetapi menjamin bahwa seluruh izin dijalankan tanpa merusak hutan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Hal itu dikemukakan Oloan Simbolon, menanggapi pernyataan Sekretaris Koperasi Parna Jaya Sejahtera, Jumianti Sidabutar, terkait Surat Edaran Bupati Samosir Nomor 23 Tahun 2025.
Oloan menyebut, bila kelompok pemegang izin yakin tidak melakukan pelanggaran, maka evaluasi dan audit total seharusnya disambut, bukan dikhawatirkan.
“Kalau memang benar tidak ada kerusakan, apa buktinya? Kenapa keluhan masyarakat begitu banyak? Justru itu alasan mengapa semua izin harus ditinjau ulang secara transparan,” ujar Oloan Simbolon kepada wartawan, Rabu, (3/12/2025).
Menurutnya, keresahan warga—termasuk di Kenegerian Ambarita—tidak bisa disederhanakan sebagai “ketidakpahaman masyarakat”. Keluhan itu adalah bentuk kontrol sosial yang harus didengar, bukan diabaikan.
Oloan juga mengingatkan bahwa program Perhutanan Sosial tidak boleh menjadi “modus” kelompok tertentu untuk kepentingan segelintir orang.
Karena itu, kata Oloan, pemerintah daerah perlu menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berizin maupun yang tidak, sembari melakukan verifikasi lapangan dan mencabut izin yang terbukti disalahgunakan.
“Siapa pun yang mengikuti aturan tidak perlu khawatir. Evaluasi justru melindungi kelompok yang bekerja benar, sekaligus menertibkan yang menyimpang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah juga harus diarahkan pada dugaan aktivitas ilegal seperti sawmil portable dan potensi alih kelola izin Perhutanan Sosial kepada pihak lain.
“Fokus kita satu: menjaga hutan, melindungi masyarakat, dan memastikan izin Perhutanan Sosial tidak berubah menjadi alat eksploitasi,” tutup Oloan.(hot).
