Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Legitimasi
Jaksa Agung Sebut Revisi KUHAP Harus Memperoleh Legitimasi Publik
Malang, JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pembaruan hukum acara pidana menjadi momentum yang strategis untuk memperkuat sistem peradilan pidana, utamanya dalam menjamin keadilan prosedural. Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tidak...
Latest News
Yusri -
Bupati Mesuji Ancam Tempuh Jalur Hukum atas Pemberitaan, Sengketa Pers Jadi Sorotan
DETEKSI.co-MESUJI, Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan kasus yang...

