Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Negara Hukum
PMPHI Sentil Istana: 28 Izin Dicabut, Perusahaan Tetap Beroperasi
DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan dengan alasan dampak banjir bandang di tiga provinsi di Indonesia, akan tetapi fakta...
Ketika Hutan Kepulauan Batu Terancam: Negara Hukum Diuji di Ujung Selatan Nias
Oleh: Ketua Umum PERADAN, Adv. Dr. Cand. Indranas Gaho, S.H., M.Kn., CLA., CIA., M.Th., C.Md., ASP., ASKC.
Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Nias Selatan menjadi momentum penting bagi masyarakat Kepulauan Batu untuk menyuarakan jeritan panjang yang selama ini...
Latest News
Yusri -
Tingkatkan Konektivitas, Plt. Kadis PUPR dan Camat Mesuji Timur Tinjau Perbaikan Jalan di Desa Eka Mulya
DETEKSI.co-MESUJI, Guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, Plt. Kepala Dinas(Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji,...

