Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
SKK Migas
Energi Jambi Disorot, DPR Desak Pasokan LPG dan Solar Ditambah
DETEKSI.co-Jakarta, Pasokan energi di Jambi mendapat sorotan Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak pemerintah memberi perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas).
Fasha menilai kondisi tersebut perlu...
Lifting Migas 2026 Terancam Shortfall, DPR Desak Perbaikan WK Rokan
DETEKSI.co-Jakarta, Lifting migas 2026 masih menghadapi tekanan setelah realisasi hingga Juli tercatat 578,2 ribu barel per hari (MBOPD), sementara target yang ditetapkan mencapai 610 ribu barel per hari.
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM...
SKK Migas dan KKKS Kepri Gelar Dialog dengan 8 Organisasi Wartawan di Batam
DETEKSI.co - Batam, Guna membahas perkembangan industri hulu migas di masa transisi energi dan peranan penting media massa dalam mendukung Pemerintah menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor, SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama KKKS di Kepri menggelar dialog dengan...
SKK Migas dan KKKS Tinjau Pabrik Lokal di Batam untuk Pendukung Produksi Industri Hulu Migas
DETEKSI.co - Batam, Untuk mendorong tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di Industri penunjang hulumigas, SKK Migas dan KKKS melakukan inspeksi atau kunjungan langsung ke pabrikasi di Batam, Provinsi Riau untuk melihat dari dekat kemampuan produk lokal, dengan harapan...
Edy Rahmayadi Minta SKK Migas dan KKKS Sumbagut Dapat Penuhi Kebutuhan Energi Sumut
DETEKSI.co - Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) untuk dapat bekerja dengan maksimal dalam...
Latest News
Editor -
Purbaya: Buruk Berkomunikasi, Atau Terlalu Terbuka?
Penulis: Chazali H Situmorang (CHS)/Pemerhati Kebijakan Publik
Menilai komunikasi publik Menteri Keuangan secara objektif: antara popularitas media, ketepatan pesan, dan...

