DETEKSI.co-Jakarta, Lifting migas 2026 masih menghadapi tekanan setelah realisasi hingga Juli tercatat 578,2 ribu barel per hari (MBOPD), sementara target yang ditetapkan mencapai 610 ribu barel per hari.
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas mempercepat perbaikan teknis di sejumlah wilayah kerja (WK) migas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target lifting minyak dan gas bumi tahun 2026.
Eddy mengatakan target lifting migas 2026 sebesar 610 MBOPD dirancang dengan asumsi kegiatan operasional migas berjalan normal. Namun, sejumlah gangguan teknis pada pertengahan tahun menahan peningkatan produksi.
Gangguan tersebut antara lain berkaitan dengan pipa transmisi dan sistem kelistrikan di WK Rokan. Wilayah kerja tersebut menjadi salah satu kontributor besar terhadap lifting migas nasional.
“Sesungguhnya target tersebut dirancang dengan asumsi bahwa seluruh kegiatan migas kita berjalan secara normal. Memang di pertengahan tahun ini terjadi permasalahan, terutama kebocoran pipa dan penurunan daripada lifting gas sehingga menyebabkan adanya gangguan tersebut. Tetapi saya yakin dengan adanya perbaikan-perbaikan, lifting ini bisa dinaikkan,” ujar Eddy kepada Parlementaria seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Eddy menilai faktor teknis di lapangan menjadi salah satu penyebab dominan shortfall produksi. Perhatian khusus diberikan terhadap kondisi operasional di WK Rokan.
Menurutnya, terdapat dua persoalan utama di wilayah tersebut, yakni masalah pipa dan pembangkit listrik.
“Saya kira yang terbesar memang sifatnya teknis. Teknis, satu Rokan yang salah satu yang terbesar dari lifting migas kita, mengalami penurunan akibat permasalahan pipa, dan kedua permasalahan pembangkit listrik,” jelasnya.
Perbaikan terhadap gangguan tersebut telah dilakukan. Namun, kondisi operasional belum sepenuhnya kembali normal.
Eddy menyebut normalisasi fasilitas di WK Rokan sebagai pekerjaan besar yang perlu diselesaikan secepatnya agar produksi dapat kembali meningkat.
Berdasarkan dokumen pemaparan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BPH Migas dalam RDP Komisi XII DPR RI, realisasi lifting minyak pada Juli 2026 mencapai 578,2 MBOPD.
Angka tersebut masih berada di bawah target 610 MBOPD.
Selain lifting minyak, realisasi salur gas juga belum mencapai target. Realisasi tercatat 5.208 MMSCFD dari target 5.508 MMSCFD.
Sejumlah gangguan teknis operasional tercatat menjadi hambatan. Di antaranya kebocoran pipa TGI di Area KP 222 dan KP 294 yang berdampak pada pasokan pipa feed gas WK Rokan.
Selain itu, terjadi gangguan kelistrikan MCTN di WK Rokan, lonjakan water cut di EMCL, serta unplanned shutdown di BP Berau.
Selain mengejar lifting minyak, Eddy menyoroti operasionalisasi Pipa Transmisi CISEM II atau jalur Batang-Cirebon-KHT.
Konstruksi pipa tersebut telah mencapai mechanical completion sejak 5 Maret 2026. Namun, pipa masih menunggu penetapan Hak Khusus dan Toll Fee oleh BPH Migas.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami defisit pasokan gas.
Eddy mendorong agar alokasi gas dari lapangan produksi segera ditata. Ia juga membuka kemungkinan pengalihan alokasi gas yang sebelumnya diperuntukkan bagi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Meskipun pipa sudah terbangun, kalau ketersediaan gasnya harus dialokasikan lebih dahulu, ini yang membutuhkan waktu untuk mencapai pengalokasiannya,” tegas Eddy.
Ia berharap kebutuhan sektor gas yang lebih besar untuk sementara dapat ditutup melalui evaluasi alokasi gas yang sebelumnya diekspor.
Persoalan lain yang turut dibahas adalah penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 kg.
Eddy meminta pemerintah dan Pertamina memastikan pasokan bersubsidi kepada masyarakat tetap tersedia. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan skema penambahan anggaran kompensasi.
Berdasarkan proyeksi BPH Migas dan Pertamina, penyerapan solar diperkirakan mencapai 20,09 juta kiloliter (KL), sementara kuota yang tersedia sebesar 18,36 juta KL.
Untuk LPG 3 kg, penyerapan diproyeksikan mencapai 8,68 juta metrik ton (MT), sedangkan kuotanya sebesar 8 juta MT.
Kondisi tersebut membutuhkan kepastian skema pembayaran piutang kompensasi dan subsidi dari pemerintah. Kepastian pembayaran diperlukan untuk menjaga likuiditas operasional Pertamina.
Eddy menegaskan penyaluran LPG 3 kg kepada masyarakat tidak boleh terhambat hanya karena persoalan anggaran.
“Kita tidak bisa menahan agar LPG itu kemudian tidak sampai kepada masyarakat, terutama ini adalah produk bersubsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Menurut Eddy, tambahan anggaran dari pemerintah diharapkan dapat membantu menangani beban keuangan Pertamina akibat meningkatnya penyaluran produk bersubsidi.
Dengan berbagai persoalan tersebut, percepatan perbaikan teknis pada fasilitas migas menjadi salah satu pekerjaan penting untuk mengejar target lifting migas 2026 sebesar 610 MBOPD. Di sisi lain, penyelesaian proses CISEM II serta kepastian anggaran subsidi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pasokan energi. (Ril)
