Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
WPR Kalimantan Tengah
WPR Kalimantan Tengah Didorong Segera Terbit, DPR Desak Kepastian Hukum Tambang Rakyat
DETEKSI.co-Jakarta, WPR Kalimantan Tengah didorong segera mendapatkan kepastian hukum agar masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengatakan, wilayah pertambangan rakyat (WPR) diperlukan untuk...
Latest News
Editor -
DPR Desak LPSK Jamin Visum Gratis bagi Korban Kekerasan Seksual
DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempercepat kerja sama...

