DETEKSI.co – Aceh Singkil, Satu halaman dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Aceh atas LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mengungkap bagaimana ketelitian dalam merumuskan klausul menjadi penentu tertibnya kontrak negara.
Pada LHP Halaman 39, BPK mencatat temuan dengan judul Dasar Pengenaan Denda Keterlambatan pada Pekerjaan Belanja Hibah Konstruksi Tidak Sesuai Ketentuan.
Hasil pemeriksaan BPK atas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi diketahui bahwa klausul denda keterlambatan pada kontrak masih memuat dua alternatif dasar pengenaan denda sekaligus dan belum menetapkan pilihan dasar pengenaan denda.
Dua alternatif yang dimaksud adalah denda berdasarkan nilai total kontrak yang dapat diterapkan pada pekerjaan yang tingkat kemanfaatannya baru dapat dicapai oleh pengguna apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan, atau denda dari bagian kontrak yang dapat diterapkan apabila pada pekerjaan terdapat sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam progres penyelesaian tetapi sudah dapat dimanfaatkan.
BPK menilai kondisi tersebut menunjukkan klausul denda keterlambatan dalam kontrak belum menetapkan pilihan dasar pengenaan denda sesuai karakteristik pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), diketahui bahwa dasar penetapan denda keterlambatan dalam dokumen kontrak masih terdapat dua klausul karena PPTK tidak menelaah kembali dasar penetapan denda keterlambatan dalam dokumen kontrak.
Secara aturan, ketetapan pilihan dasar denda menjadi penting untuk kepastian hukum. Jika tidak ditetapkan sejak awal, maka pengenaan denda berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran pada saat pekerjaan mengalami keterlambatan.
Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi LHP BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, merupakan temuan pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
