DOKA Aceh Singkil 2027 Terancam Gagal, TAPK dan Bappeda Dinilai Gagal Jadi Jembatan

DETEKSI.co-Aceh Singkil, Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS) menyatakan kekecewaan mendalam atas gagalnya pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Aceh Singkil.

GANAS menilai kegagalan tersebut disebabkan tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, serta lemahnya peran Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dalam menjembatani kebuntuan.

“Rakyat dan nelayan yang dirugikan. DOKA Rp23 miliar yang seharusnya menjadi harapan untuk infrastruktur nelayan dan bantuan alat tangkap, kini menggantung tanpa kejelasan,” kata Ketua GANAS, Rahmi Yasir dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Deteksi.co, Rabu (19/11/2026).

Menurut GANAS, Bappeda sebagai bagian dari TAPK seharusnya mampu menjadi jembatan dan dapur perencanaan untuk mencairkan komunikasi yang buntu antara eksekutif dan legislatif.

“Bappeda adalah jembatan. Ketika eksekutif dan legislatif berselisih, Bappeda-lah yang seharusnya hadir, mendamaikan, menyajikan data, dan mencari titik temu. Tapi yang kami lihat, Bappeda diam. TAPK diam,” tegas Rahmi.

GANAS mengingatkan agar kejadian pada pembahasan APBK 2026 tidak terulang. Saat itu, tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif juga membuat program rakyat tertunda dan bantuan nelayan terlambat.

“Jangan ulangi lagi APBK 2026. Cukup sekali rakyat jadi korban. Sekarang DOKA 2027 mau diulangi lagi dengan pola yang sama. Kami tidak akan diam,” ujarnya.

Melalui pernyataannya, GANAS menuntut Bappeda dan TAPK untuk tidak lagi menjadi penonton dan segera aktif memfasilitasi penyelesaian kebuntuan.

GANAS juga meminta pemerintah membuka secara transparan ke publik apa penyebab ketidaksepakatan, agar rakyat tahu siapa yang menghambat. Selain itu, GANAS menegaskan agar DOKA Rp23 miliar tersebut dijamin benar-benar menyentuh nelayan dan rakyat miskin, bukan habis untuk proyek titipan.

GANAS menegaskan akan turun aksi ke Kantor DPRK, Kantor Bupati, dan Kantor Bappeda Aceh Singkil jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat.

“DOKA itu uang rakyat. Bukan uang eksekutif, bukan uang legislatif, bukan uang Bappeda. Kalau pimpinan tidak sepakat, yang lapar itu anak-anak nelayan,” tutupnya.

Hingga berita ini terbit, Pj Sekda sebagai Ketua TAPK Aceh Singkil, Edi Widodo dan Plt Kepala Bappeda Aceh Singkil, Junaidi belum merespon upaya konfirmasi yang dilayangkan media ini.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada semua pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER

[wpp post_type='post' limit=5 range='daily' order_by='views']