DETEKSI.co-Makasar, Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2026 mencapai 5,59 persen secara tahunan. Capaian itu masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen.
Namun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Pemerintah Provinsi Sulsel bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Misbakhun menilai pertumbuhan ekonomi Sulsel perlu dikurangi ketergantungannya terhadap belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, serta sektor-sektor produktif perlu mengambil peran lebih besar.
Hal itu disampaikan Misbakhun dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga di atas pertumbuhan nasional. Namun, kualitas dan keberlanjutannya harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor-sektor produktif harus mengambil peran yang lebih besar,” ujar Misbakhun.
Investasi Tumbuh, Ekspor Justru Tertekan
Berdasarkan paparan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 memang melambat dibandingkan triwulan I yang mencapai 6,88 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 35,14 persen pada triwulan I dan 20,18 persen pada triwulan II 2026.
Pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut terutama didorong percepatan belanja modal yang bersumber dari APBN dan APBD.
Di sisi lain, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi justru menunjukkan peningkatan. Pertumbuhannya naik dari 6,91 persen pada triwulan I menjadi 8,76 persen pada triwulan II 2026.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga mengalami moderasi dari 5,07 persen menjadi 4,69 persen.
Ekspor barang dan jasa juga mengalami kontraksi sebesar 4,97 persen.
Misbakhun mengatakan diversifikasi sumber pertumbuhan semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah terbatas.
“Pemerintah daerah bersama BI perlu menggali sumber-sumber pertumbuhan baru yang sesuai dengan potensi unggulan Sulawesi Selatan. Investasi yang masuk harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Iklim Usaha dan Hilirisasi Perlu Diperkuat
Misbakhun menilai peningkatan investasi harus diikuti perbaikan iklim usaha dan perluasan akses pembiayaan.
Menurutnya, hilirisasi komoditas dan peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal juga diperlukan agar investasi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dan sektor swasta dinilai penting untuk membuka sumber pertumbuhan baru.
Dengan langkah tersebut, investasi tidak hanya masuk ke Sulsel, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Sektor Pertanian Tertekan
Selain investasi, sektor pertanian Sulsel menjadi perhatian Komisi XI DPR RI.
BI mencatat sektor pertanian mengalami kontraksi 0,26 persen pada triwulan II 2026. Pada triwulan sebelumnya, sektor tersebut masih tumbuh 4,96 persen.
Padahal, sektor pertanian memiliki pangsa sekitar 19,3 persen dalam struktur perekonomian Sulsel.
Sektor ini juga menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus penopang ketahanan pangan kawasan timur Indonesia.
Menurut BI, kontraksi tersebut antara lain dipengaruhi berakhirnya masa panen padi.
Namun, Misbakhun mengingatkan agar kondisi tersebut tidak hanya dilihat sebagai dampak pola musiman.
Ia meminta pemerintah daerah memperkuat produktivitas, pola tanam, sarana produksi, pengelolaan air, pengolahan hasil, dan distribusi pangan.
“Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, kontraksi sektor pertanian harus menjadi perhatian. Kebijakan tidak cukup hanya merespons pola panen, tetapi juga harus memperkuat produktivitas, pengelolaan air, hilirisasi, dan distribusi pangan,” kata Misbakhun.
Musthofa Minta Pengembangan Disesuaikan Potensi Daerah
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya membangun sektor produktif berdasarkan potensi masing-masing wilayah.
Menurutnya, dukungan pembiayaan dan sarana produksi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang jelas dan disertai pendampingan secara berkelanjutan.
“Yang perlu diperjelas adalah siapa yang melakukan pendampingan. Apakah sejak tingkat kabupaten melalui pendamping dari dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, atau instansi lainnya? Skemanya harus jelas agar program berjalan dan bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Musthofa.
Ia mengusulkan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan dihimpun dalam kelompok berdasarkan jenis usaha dan potensi komoditas.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah dapat berperan sebagai pembina. Sementara BI dan lembaga keuangan memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing.
“Model seperti ini dapat diterapkan di masing-masing daerah. Kegiatan pengembangan pangan harus disesuaikan dengan potensi wilayahnya dan penerimanya perlu dibentuk dalam kelompok, dengan pemerintah daerah sebagai pembina,” jelasnya.
BI Sulsel Salurkan Sarana Produksi
BI Sulsel sebelumnya telah menyalurkan sarana produksi melalui Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 21 kelompok penerima.
Bantuan tersebut meliputi bibit, pompa air, alat dan mesin pertanian, drone pertanian, cold storage, mesin kapal, serta sarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Program tersebut juga dilengkapi bimbingan teknis untuk mengantisipasi El Nino, penangkaran benih, pemanfaatan teknologi, hilirisasi pangan, dan Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG.
Pendampingan turut mencakup pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, pengemasan, pemasaran, serta perluasan akses pasar.
Musthofa mengingatkan agar bantuan tidak diberikan dengan pola yang seragam.
Setiap wilayah memiliki karakter geografis, komoditas unggulan, kebutuhan teknologi, dan struktur biaya produksi yang berbeda.
“Potensi pengembangan pangan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah, apakah di bidang pertanian, perikanan, atau sektor lainnya. Modelnya sudah baik, tetapi kelompok penerima, pola pendampingan, dan sasarannya harus benar-benar disiapkan,” katanya.
Komisi XI DPR RI mendorong agar pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak hanya ditopang belanja pemerintah. Penguatan investasi produktif, peningkatan produktivitas, hilirisasi, investasi swasta, serta pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.(Ril)
