RUU Perkoperasian Dibahas DPR, Gde Sumarjaya Dorong Koperasi Pangkas Rantai Distribusi

DETEKSI.co-Cikarang, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian mulai diarahkan untuk memperkuat tata kelola koperasi sekaligus memangkas rantai distribusi yang selama ini membebani petani. Komisi VI DPR RI mendorong regulasi baru agar koperasi lebih modern, profesional, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, mengatakan pembaruan aturan perkoperasian sangat diperlukan agar koperasi mampu berkembang menjadi wadah ekonomi kerakyatan yang memiliki daya saing.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, berbagai persoalan yang pernah terjadi dalam pengelolaan koperasi harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi baru.

Hal itu disampaikannya kepada Parlementaria saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Gde menegaskan, RUU Perkoperasian harus menghadirkan aturan yang jelas dan konkret untuk menutup kelemahan tata kelola sebelumnya. Dengan demikian, koperasi dapat dikelola secara lebih akuntabel dan memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

“Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar,” ujar Gde.

Selain memperbaiki tata kelola, RUU Perkoperasian juga diharapkan membuka peluang lebih besar bagi koperasi untuk masuk ke dalam rantai pasok strategis nasional.

Gde menilai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan wadah usaha yang mampu mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, DPR mendorong terciptanya kebijakan yang memungkinkan koperasi menjalin kerja sama langsung dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jaringan ritel modern.

Keterlibatan koperasi dalam rantai pasok diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha kecil dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Gde adalah panjangnya rantai distribusi kebutuhan pertanian, khususnya pupuk.

Ia mencontohkan penyaluran pupuk yang diharapkan dapat dilakukan langsung dari pabrikan kepada koperasi tanpa harus melewati banyak distributor maupun perantara.

Selama ini, panjangnya jalur distribusi dan praktik tengkulak dinilai dapat menekan posisi petani dalam kegiatan ekonomi.

Melalui sistem distribusi yang lebih efisien dan modern, koperasi diharapkan mampu membantu menyediakan kebutuhan pokok serta sarana produksi pertanian dengan harga lebih terjangkau.

Skema tersebut juga diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat, termasuk generasi produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gde menegaskan, pembenahan koperasi harus memberikan manfaat nyata bagi petani, baik sebelum masa panen maupun setelah hasil pertanian diproduksi.

“Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat,” tegasnya.

Pembahasan RUU Perkoperasian di Komisi VI DPR RI diharapkan menghasilkan landasan hukum yang mampu memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, memperluas akses usaha, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.(Ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER

[wpp post_type='post' limit=5 range='daily' order_by='views']