DETEKSI.co – Tapteng, Ratusan warga Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), antusias memadati kegiatan reses Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, di Lingkungan IX Kelurahan Hutabalang pada Sabtu (13/9/2025).
Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi krusial, terutama terkait ketersediaan air bersih dan isu alih fungsi lahan yang mengancam lingkungan.
Dalam suasana hangat dan kekeluargaan, Joko Pranata Situmeang didampingi oleh Lurah Hutabalang dan Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu. Joko menekankan peran strategis anggota DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah serta memberikan masukan konstruktif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah saat ini di Tapanuli Tengah tetap mendukung seluruh program pemerintah yang pro rakyat,” tegas Joko, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.
Camat Badiri, Ahmad Soufi Pasaribu, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar Joko Pranata dapat memperjuangkan aspirasi warga di tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya di Dapil 2, termasuk Hutabalang.
Senada, tokoh masyarakat setempat, Mualim Tarihoran, mengapresiasi kehadiran Joko Pranata sebagai putra daerah yang dekat dengan rakyat, berharap forum reses ini menjadi jembatan efektif penyampaian aspirasi.
Krisis Air Bersih dan Ancaman Lingkungan Jadi Fokus Utama
Sesi dialog menjadi inti dari pertemuan ini, di mana sejumlah warga secara terbuka menyampaikan keluhan dan masukan. Isu utama yang mendominasi adalah ketersediaan air bersih yang semakin langka.
Juneidar, warga Lingkungan VII, mengungkapkan kesulitan parah yang dialami dalam mengakses air bersih yang layak.
“Air bersih di lingkungan kami sangat susah, Pak. Kalaupun ada, pembayarannya sangat mahal, sama seperti di kota. Padahal, air kita dari gunung, tapi kesulitan air,” keluhnya.
Edy Hutauruk, warga Lingkungan X, menyoroti urgensi perlindungan sumber-sumber air bersih di wilayah pegunungan.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera menerbitkan regulasi yang melarang penerbitan surat tanah di kawasan sumber air, serta meninjau ulang izin-izin yang telah dikeluarkan sebelumnya guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Joko Pranata Situmeang berkomitmen untuk mencatat dan memperjuangkan setiap masukan di DPRD Tapteng.
Ia juga menyoroti fenomena alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet yang semakin marak di Kecamatan Badiri, yang secara langsung berdampak pada ketersediaan air bersih.
“Saya sudah melihat sendiri alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan karet. Ini menjadi perhatian serius kita,” ujarnya.
Camat Badiri Ahmad Soufi Pasaribu menambahkan bahwa Bupati Tapanuli Tengah telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan lurah untuk tidak lagi menerbitkan surat tanah di area pegunungan yang berpotensi dialihfungsikan.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menjaga kelestarian sumber air di Kecamatan Badiri.
Kegiatan reses ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, mempererat silaturahmi antara anggota DPRD, jajaran pemerintah kecamatan, dan masyarakat.
Diharapkan, aspirasi yang telah terhimpun dapat segera direalisasikan demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Badiri. (Jobbinson Purba)
