DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia meminta keselamatan masyarakat terdampak menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Daniel menilai masyarakat tidak boleh terus-menerus terpapar asap tanpa perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah diminta segera memastikan ketersediaan masker, akses oksigen, serta fasilitas kesehatan bagi warga di wilayah terdampak.
“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena dapat mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Untuk mengurangi dampak asap, Daniel mengusulkan penyediaan tempat perlindungan khusus bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan atau tidak mampu lagi bertahan di lingkungan yang dipenuhi asap.
Tempat tersebut dapat difungsikan sebagai kamp oksigen, yakni fasilitas sementara yang memungkinkan warga mendapatkan udara lebih bersih dan akses bantuan kesehatan. Anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.
Daniel menilai langkah perlindungan langsung terhadap masyarakat perlu berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada sumber api, tetapi juga pada keselamatan warga yang terdampak.
Selain mendesak percepatan penanganan darurat, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap badan tersebut segera menjalankan langkah nyata untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak dan mengurangi risiko kebakaran berulang.
Daniel menyampaikan tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN.
Pertama, memperbaiki kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan. Ketiga, melibatkan masyarakat di sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Menurut Daniel, pemulihan gambut harus dilakukan secara terukur agar kondisi lahan dan tata airnya dapat diperbaiki. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan supaya upaya pencegahan kebakaran dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Daniel menyoroti data yang menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan dan hampir 60 persen lahan gambut mengalami kerusakan. Ia juga mengingatkan kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman.
Angka-angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan langkah pemulihan. Pendataan yang akurat dibutuhkan untuk menentukan lokasi prioritas, jenis kerusakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan.
Pemulihan ekosistem gambut dinilai penting karena kondisi lahan yang rusak dan kering dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran. Karena itu, upaya rehabilitasi harus disertai pengelolaan tata air dan pengawasan yang memadai.
Daniel juga menyoroti dampak karhutla yang disebut telah meluas hingga lintas negara. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak-pihak yang memiliki konsesi usaha di Indonesia.
Ia meminta negara-negara yang terkait dengan kepemilikan konsesi turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai tanggung jawab serta ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas Daniel, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I.
Daniel menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat untuk melindungi masyarakat sekaligus strategi jangka panjang untuk memulihkan gambut. Keduanya perlu berjalan beriringan agar dampak asap dapat dikurangi dan risiko kebakaran berulang bisa ditekan.(Ril)
