DETEKSI.co – Aceh Singkil, Teka-teki asal-usul material untuk proyek di Kecamatan Danau Paris mulai terkuak. Material tersebut diduga kuat bukan berasal dari quarry resmi di Pertabas, melainkan diduga dari kawasan Biskang.
Berdasarkan keterangan warga yang berhasil dihimpun Deteksi.co, aktivitas pengerukan secara masif yang diduga menggunakan alat berat terlihat di aliran sungai kawasan Biskang. Material hasil kerukan tersebut selanjutnya diduga diangkut menggunakan dump truck.
Jika dugaan tersebut benar, maka terdapat dua aspek krusial yang perlu mendapat penjelasan, yakni aspek legalitas dan aspek lingkungan.
Pertama, terkait legalitas. Pengambilan material galian C berupa batu, pasir, maupun tanah timbun wajib mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Hingga kini belum diketahui secara pasti apakah aktivitas pengerukan yang diduga terjadi di Biskang tersebut telah memiliki izin resmi.
Kedua, terkait lingkungan. Aktivitas pengerukan di badan sungai yang diduga terjadi tersebut berpotensi menimbulkan abrasi, perubahan alur sungai, hingga meningkatkan risiko banjir bagi permukiman warga di wilayah hilir.
Proyek tersebut diketahui bersumber dari anggaran negara, sehingga setiap material yang digunakan seharusnya memiliki dokumen sumber yang jelas, sah, dan sesuai spesifikasi teknis. Transparansi asal-usul material menjadi penting untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pembangunan.
Jika dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka persoalannya tidak lagi sekadar administratif, melainkan berpotensi menyangkut aspek kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.
Publik berharap Aparat Penegak Hukum dan Dinas ESDM Aceh dapat melakukan penelusuran untuk memastikan keabsahan sumber material tersebut, sehingga proyek pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanggung jawab proyek, MB belum merespon upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media ini.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Aceh Singkil, Aidil juga belum merespon konfirmasi yang dilakukan terkait berapa jumlah IUP yang ada di biskang.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan warga dan dugaan yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)


