DETEKSI.co-Palembang, Program mandatori biodiesel B50 mendapat perhatian Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto meminta seluruh pihak, termasuk industri kelapa sawit, memastikan ketersediaan bahan baku agar program tersebut berjalan tanpa gangguan.
Totok menilai keberlangsungan program B50 penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kondisi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian membuat Indonesia perlu menjaga ketersediaan energi secara berkelanjutan.
“Kalau semua punya niat baik untuk bersama-sama menyukseskan program nasional, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebutuhan BBM tidak bisa ditunda-tunda,” ujar Totok saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Kilang Plaju dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Totok mengapresiasi operasional kilang yang disebut tetap berjalan dengan baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah penggunaan minyak mentah yang sebagian besar berasal dari dalam negeri.
Menurut Totok, kondisi tersebut membuat operasional Kilang Plaju relatif tidak terdampak oleh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
“Kita ingin melihat kesiapan Kilang Plaju dalam memperkuat ketahanan energi kita. Alhamdulillah, Plaju berjalan dengan lancar dan baik karena crude yang dipakai hampir semuanya berasal dari dalam negeri,” jelasnya.
“Saya menghimbau kepada semua pihak, termasuk kalangan industri sawit, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan energi untuk membuat B50. Jangan sampai terganggu program nasional kita,” tegasnya.
Selain B50, Totok juga menyoroti antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di sejumlah daerah.
Komisi XII DPR RI, kata dia, telah menerima laporan mengenai persoalan antrean BBM, terutama di wilayah Sumatera.
Totok berharap PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan perbaikan sehingga distribusi BBM kepada masyarakat dapat berlangsung lancar.
“Kita berkali-kali menyampaikan kepada Patra Niaga agar hal itu diatasi. Mudah-mudahan mereka telah bekerja keras untuk mengatasinya,” ujarnya.
Menurut Totok, peningkatan permintaan BBM bersubsidi juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Ia menyebut adanya pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat perbedaan harga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebutuhan pasokan BBM bersubsidi.
Selain itu, Totok juga menyoroti pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional.
Ia meminta perusahaan tambang, terutama perusahaan yang berorientasi ekspor, tetap memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Menurutnya, kewajiban tersebut penting untuk memastikan kebutuhan batu bara bagi PLN tidak terganggu. (Ril)
