Komisi XII DPR RI

DETEKSI.co-Jakarta, WPR Kalimantan Tengah didorong segera mendapatkan kepastian hukum agar masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional tidak terus berada dalam ketidakpastian. Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengatakan, wilayah pertambangan rakyat (WPR) diperlukan untuk...

DETEKSI.co-Makassar, RUU Migas didorong menjadi instrumen untuk menata dan merestrukturisasi tata kelola minyak dan gas bumi secara menyeluruh. Komisi XII DPR RI menilai pembaruan regulasi diperlukan agar pengelolaan sektor migas dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini. Anggota Komisi XII...

DETEKSI.co-Palembang, Program mandatori biodiesel B50 mendapat perhatian Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto meminta seluruh pihak, termasuk industri kelapa sawit, memastikan ketersediaan bahan baku agar program tersebut berjalan tanpa gangguan. Totok menilai keberlangsungan program B50...

DETEKSI.co-Jakarta, Pasokan energi di Jambi mendapat sorotan Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak pemerintah memberi perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas). Fasha menilai kondisi tersebut perlu...

DETEKSI.co-Jakarta, Lifting migas 2026 masih menghadapi tekanan setelah realisasi hingga Juli tercatat 578,2 ribu barel per hari (MBOPD), sementara target yang ditetapkan mencapai 610 ribu barel per hari. Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM...

DETEKSI.co-Surabaya, RUU Migas didorong tidak hanya menjadi pengganti aturan lama. Rancangan regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit, memberikan kepastian bagi investor, serta mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan,...

DETEKSI.co-Jakarta, Perpres untuk menyelesaikan persoalan legalitas timah masyarakat di Pulau Belitung didorong segera diterbitkan Pemerintah Pusat. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai aturan tersebut mendesak agar aktivitas pertambangan rakyat dan roda ekonomi daerah yang sempat tersendat akibat...