DETEKSI.co–Tapteng, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Wilayah (Kasatgas PRR), Tito Karnavian mendukung pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah yang terdampak parah oleh bencana.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Tito saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (10/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia meninjau langsung progres penanganan pascabencana, mulai dari lokasi terdampak hingga proses pembangunan Hunian Tetap di kawasan Asrama Haji Pinangsori.
Mendagri menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan tidak terhambat oleh kendala apa pun, baik politik maupun administrasi.
“Apabila pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan penuh melalui kebijakan dan surat edaran resmi. Kalau memang tidak disetujui, apa boleh buat kita gunakan jalur Perkada. Nanti saya dukung dan perkuat dengan surat edaran, yang penting kepentingan rakyat terjamin,” tegasnya.
Menurut penilaiannya, Tapanuli Tengah memerlukan penanganan khusus dan prioritas utama karena dampak kerusakan yang ditimbulkan bencana sangatlah berat, bahkan menjadi yang paling parah di wilayah Sumatera Utara.
“Tentu saja bukan berarti daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, maupun Kota Sibolga tidak mendapatkan perhatian. Semua tetap menjadi perhatian kami. Namun berdasarkan hasil peninjauan langsung, dampak yang dirasakan masyarakat Tapanuli Tengah jauh lebih berat dan butuh penanganan segera,” jelasnya.
Kondisi di lapangan pun semakin mendesak. Meski rangkaian bencana sebelumnya baru berlalu, sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir, sehingga kebutuhan akan langkah cepat dan tepat semakin mendesak.
Tito pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam perdebatan politik atau persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat bantuan.
“Di saat seperti ini, keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi. Jangan sampai urusan politik atau ketidaksepahaman administrasi membuat rakyat semakin menderita. Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Kasatgas PRR menekankan bahwa pemerintah daerah dan anggota DPRD seharusnya bergerak seirama dan bersatu padu ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan.
“Kami berharap eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa di sini berdiri dalam satu barisan. Persoalan apa pun harus diselesaikan demi satu tujuan membantu rakyat yang sedang kesusahan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya yang disampaikan di Ruang VVIP Bandara FL. Tobing, Tito mengingatkan makna mendasar dari tugas pemerintahan.
“Penanganan pascabencana bukan sekadar urusan regulasi atau administrasi, melainkan murni masalah kemanusiaan. Ingatlah, kita berdosa jika membiarkan masyarakat menderita, padahal kita punya kemampuan dan kekuasaan untuk menolong mereka,” pungkasnya. (Rosianna Hutabarat)
