DETEKSI.co-Simalungun, Polres Simalungun memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan silaturahmi Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Kamis (24/9/2026).
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah awal Kapolres membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Kapolres bersama rombongan bertolak menuju Kantor Bupati Simalungun sekitar pukul 09.30 WIB. Silaturahmi berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai di Ruang Kerja Bupati, Jalan Sutomo, Kecamatan Pematang Raya,” ujar Verry saat dikonfirmasi pukul 13.10 WIB.
Menurutnya, komunikasi antara Polres Simalungun dan Pemkab diperlukan untuk mendukung stabilitas keamanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Verry menyebut dinamika wilayah tidak hanya berkaitan dengan keamanan. Persoalan sosial, pelayanan publik, sengketa kepentingan, hingga kebijakan pemerintah dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas apabila tidak diantisipasi dan ditangani secara terpadu.
Karena itu, silaturahmi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun pola komunikasi lintas instansi.
Polres Simalungun dan Pemkab juga mendorong pertukaran informasi mengenai perkembangan sosial dan pemerintahan di wilayah tersebut.
Informasi dari perangkat daerah dapat menjadi bahan bagi kepolisian dalam melakukan deteksi dini. Sebaliknya, informasi mengenai perkembangan Kamtibmas dari kepolisian dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak keamanan dari suatu persoalan.
Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang luas dengan karakter masyarakat dan kepentingan yang beragam. Kondisi tersebut membuat persoalan lokal dapat berkembang apabila berkaitan dengan kelompok masyarakat, kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau isu yang menjadi perhatian publik.
Verry mengatakan perkembangan informasi di media sosial juga perlu diperhatikan. Informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan cepat dan berpotensi memicu reaksi masyarakat.
“Karena itu, langkah yang kami tekankan adalah memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi dengan Pemkab, mengoptimalkan koordinasi dengan Kesbangpol, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait untuk deteksi dini, serta segera memverifikasi setiap isu yang berpotensi menimbulkan keresahan,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Simalungun didampingi Wakapolres Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., CPHR, CBA, Kasat Narkoba AKP Charles Hartono Nababan, S.H., M.H., serta Kasat Lantas AKP Priska Susana, S.H.
Dari Pemerintah Kabupaten Simalungun hadir Sekda Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., Asisten I Albert Rismawanto Saragih, S.IP., M.Si., Kaban Kesbangpol Eka Candra Jeramin Barus, S.Mn., M.M., Kasat Pol PP Eduward Girsang, S.STTP., M.Si., dan Kepala BPKPD Simson Tambunan, S.STTP., M.Si.
Kehadiran sejumlah unsur tersebut mencerminkan kebutuhan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah. Kesbangpol dan Satpol PP berkaitan dengan dinamika sosial serta ketertiban umum, sedangkan BPKPD berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Sementara itu, fungsi Intelkam, Reskrim, Narkoba, dan Lantas berkaitan dengan perkembangan sosial, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika, serta aktivitas masyarakat yang membutuhkan pengelolaan dan pengamanan.
Ke depan, Polres Simalungun memperkirakan dinamika pemerintahan, pelayanan masyarakat, sengketa lahan, dan konflik kepentingan masih dapat memengaruhi situasi Kamtibmas.
Untuk mengantisipasinya, fungsi Intelkam akan terus memantau dinamika kelompok masyarakat, isu pemerintahan, serta perkembangan informasi di ruang publik sebagai bahan peringatan dini bagi pimpinan.
Komunikasi langsung antara Polres Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan dipertahankan melalui koordinasi teknis dengan perangkat daerah terkait.(Ril)
