Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
FJP
Kalau Bersih Kenapa Harus Risih Dinas PUPR, FJP Minta Penjelasan Terkait Urgen Wartawan Diusir
DETEKSI.co-Medan, Wartawan dalam melaksanakan tugas sebagai Jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Maka, tindakan arogansi dan ucapan rasis terhadap insan pers di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)...
Latest News
Editor -
Rico Waas Tegaskan Pembangunan 31 Puskesmas Harus Diikuti Peningkatan Pelayanan
DETEKSI.co-Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan dan revitalisasi 31 Puskesmas di Kota Medan harus...

