DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menilai sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini diduga dipengaruhi oleh laporan para pembantunya tanpa kajian yang matang.
Menurut Gandi, keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan oleh Presiden dari luar negeri memunculkan kegelisahan, terutama bagi para pekerja yang terdampak. Ia menyebut keputusan tersebut membuat ribuan karyawan perusahaan terancam kehilangan pekerjaan tanpa proses hukum yang jelas.
“Keputusan itu membuat kami terpaksa tertawa sekaligus prihatin. Presiden seperti dibuat tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah oleh para pembantunya,” kata Gandi Parapat dalam keterangan tertulisnya Selasa (10/3/2026) di Medan.
Baca berita sebelumnya: https://deteksi.co/pengusaha-bantah-terkait-bencana-diskusi-pmphi-sumut-s/
Ia menjelaskan, pencabutan izin sejumlah perusahaan dilakukan setelah terjadinya banjir bandang dan longsor yang menimbulkan korban jiwa. Namun menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan proses hukum yang membuktikan kesalahan perusahaan yang izinnya dicabut.
Akibat kebijakan tersebut, ribuan pekerja di berbagai perusahaan kini berada dalam kondisi tidak pasti. Banyak dari mereka mempertanyakan dasar pencabutan izin yang berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja.
Gandi juga menyinggung program pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menurutnya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Ia mengklaim program tersebut di sejumlah daerah justru menuai berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menimbulkan keresahan masyarakat di Sumatera Utara karena bertambahnya jumlah pengangguran akibat penutupan perusahaan.
Baca berita sebelumnya: https://deteksi.co/ribuan-pekerja-terancam-thr-hilang-pmphi-minta-audiensi/
Sebagai bentuk respons terhadap situasi itu, PMPHI Sumatera Utara menggelar dialog publik dan petisi warga pada Selasa (10/2/2026). Forum tersebut bertujuan menampung aspirasi masyarakat yang terdampak serta mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang muncul.
PMPHI menilai keresahan masyarakat mulai mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara. Namun hingga saat ini, solusi konkret untuk mengatasi persoalan tersebut masih belum ditemukan.
Selain itu, PMPHI juga mengaku telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi IV, untuk meminta perhatian terhadap persoalan yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat.
Gandi berharap DPR dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
“Kami berharap DPR tidak ikut menyeret Presiden ke jurang kesalahan kebijakan. Pengawasan sangat penting agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.(Gaho)
