DETEKSI.co-Medan, Pelantikan 308 pejabat Pemprov Sumut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam acara resmi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik tidak melakukan praktik pungutan liar maupun meminta uang dalam proyek pemerintah.
Pelantikan 308 pejabat Pemprov Sumut ini terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta pejabat pengawas. Bobby Nasution menekankan bahwa jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Jangan ada kegiatan tambahan seperti masalah pungli atau meminta uang dalam proyek. Mari kita rapikan dan tertibkan bersama agar terhindar dari tindakan yang merugikan diri kita sendiri,” tegas Bobby dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, jumlah pejabat yang cukup besar diharapkan dapat memperkuat organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan formasi yang lengkap, kinerja pemerintahan diharapkan menjadi lebih solid dan efektif dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Menurut Bobby, pesan mengenai tanggung jawab jabatan sebenarnya telah berulang kali disampaikan dalam berbagai pelantikan sebelumnya. Karena itu, para pejabat diminta menjalankan arahan yang sudah ada tanpa perlu diingatkan kembali.
Bobby juga mengingatkan bahwa masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur kini telah memasuki tahun kedua. Oleh sebab itu, pembahasan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi hanya berfokus pada program, tetapi harus sudah masuk pada tahap pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
Selain menekankan kinerja, Bobby meminta seluruh OPD menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing. Namun, kekompakan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kesalahan ataupun pelanggaran.
“Kekompakan harus dijaga. Jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh OPD menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, serta tidak mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan. Pemerintah daerah, kata Bobby, memiliki target pembangunan yang harus dicapai dalam waktu tertentu.
Bobby bahkan memberikan peringatan tegas kepada pejabat yang merasa tidak nyaman atau tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Kita punya target pembangunan. Bagi pejabat yang merasa kurang pas atau tidak nyaman, silakan menyampaikan pengunduran diri,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyinggung perubahan nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Ia berharap lembaga tersebut dapat berperan sebagai pengarah bagi OPD dalam merumuskan ide, riset, serta inovasi pembangunan di Sumatera Utara.
Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.
Adapun 308 pejabat yang dilantik terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.
Sebelas pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik antara lain Ardan Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sutan Tolang Lubis sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Kepala Bapperida, Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD, Chandra Dalimunthe sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya, serta Dedi Jaminsyah Putra sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selain itu, Yuda Pratiwi Setiawan dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Fariz Haholongan Hutagalung sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zulkifli sebagai Kepala Biro Organisasi, Yoga Budi Pratama Irawan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Yulinda Elvi Nasution sebagai Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah memperkuat struktur pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.(Red)
