DETEKSI.co-Jakarta, Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum. Ia ingin memastikan penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, rapat baru dapat digelar setelah masa persidangan DPR RI kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazarudin Dek Gam, juga akan mendampingi.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Namun, berdasarkan perkembangan pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November 2026, jumlah tersangka disebut bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Selain dugaan penyadapan tanpa hak, penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sementara itu, laporan Associated Press menyebutkan sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkembangan lainnya, pada 8 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut.
Tim khusus itu dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin. Pembentukan tim ini diharapkan dapat mempercepat pengungkapan seluruh fakta, termasuk pihak yang diduga menjadi pengendali penyadapan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap tim khusus mampu mengungkap aktor utama di balik perkara tersebut.
Ia juga mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pengusutan secara serius dan transparan.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri juga menyatakan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi.
Kasus ini turut mendorong perhatian DPR terhadap kebutuhan regulasi penyadapan yang lebih komprehensif.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa proses hukum kasus tersebut diserahkan kepada kepolisian. Namun, ia meminta Komisi III DPR RI terus memantau perkembangan penanganannya.
Dasco juga membuka peluang pembahasan percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika yang terjadi.
Habiburokhman menegaskan Komisi III akan mengawal proses hukum hingga seluruh fakta terungkap.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Melalui rapat kerja 12 November mendatang, Komisi III ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, serta mekanisme penggunaan sistem penyadapan.
DPR juga menaruh perhatian pada pengawasan kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan. Penggunaannya harus berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan tetap melindungi privasi setiap warga negara.(Ril)
