DETEKSI.co-Medan – Berbicara sebagai nara sumber pada FGD (Fokus Grup Diskusi) Sekolah Lapang Iklim (SLI) Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Rabu (11 November 2026) di LPP Agro Nusantara Medan, Soekirman mengusulkan agar Literasi Iklim menjadi Arus Utama (mainstream) dalam konsep PRKBI (Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim).
Menuju ke sana, ujar Soekirman, persoalan agenda mitigasi dan adaptasi yang sudah dikenal dalam menghadapi perubahan iklim dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI) menjadi tanggung jawab semua pihak, semua lini dan sektor pembangunan dengan menjalankan konsep rencana kerja bersama-sama.
Think Globally, Act Locally
Masalah iklim dan anomali iklim, lanjutnya, sudah jamak dan diketahui banyak pihak. Sebagai negara agraris yang harus mempu mencukupkan pangan untuk rakyatnya, Indonesia harus menyadari persoalan iklim adalah hal strategis dan prioritas.
Kesepakatan Paris yang menyepakati dunia harus mampu mempertahankan agar dunia tidak melewati 1,5°C di tahun 2030, ternyata Indonesia sudah melampauinya.
Kepada Deteksi, ujar Soekirman, tahun 2024 sebagai efek Elnino di Indonesia tercatat suhu tertinggi mencapai 1,55°C enam tahun sebelum batas waktu yg disepakati.
Oleh sebab itu pemikiran global, harus simultan dengan gerak lokal (act locally). Meskipun sektor pemerintah terus bahu membahu dalam menjabarkan gerakan Mitigasi dan adaptasi iklim, tetapi faktanya neraca produksi oxigen dan emisi karbon masih defisit yang artinya vegetasi yang menghasilkan karbon kalah dan produksi emisi karbon tetap berlebihan.
Artinya, kualitas udara atau atmosfer semakin buruk, karena dedaunan pohon tidak mampu menyerap karbon yang dampaknya mengancam kesehatan dan produktifitas pertanian.
Di sinilah urgensi gerak simultan Think Globally dan Act locally. BMKG sebagai “Hub penyadaran dan pendidikan Masyarakat”.
Melalui SLI (Sekolah Lapang Iklim), BMKG telah berupaya keras dan strategis mulai dari data, peringatan dini, mitigasi/adaptasi dan bangun Literasi Iklim untuk eskalasi japasitas daerah.
Literasi Iklim for All.
Agar literasi iklim bisa menjadi Arus Utama (mainstreaming) maka kunci penting di sektor pendidikan. Depdikbud sesungguhnya sudah punya konsep pendidikan dalam menghadapi perubahan iklim dengan prinsip RAMAH (relevan, afektip, merujuk pengetahuan, aksi nyata dan holistic), akan tetapi seperti tingkat apa serapan masyarakat menerima prinsip pendidikan tersebut ?
Ambil contoh, jelas Soekirman, “membuang sampah”, masih umum diketahui masyarakat membuang sampah sembarangan saja.
Padahal tindakan tersebut akan menambah besar produksi Gas Rumah Kaca (GRK) dari proses dekomposisi biomas sampah yang mengeluarkan gas methan CH4 di udara bebas.
Lain hal lagi kejadian Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang terus berulang sepanjang tahun, seolah tidak ada orang yang mendapat pendidikan iklim.
Polisi sesungguhnya terlibat utk nengatasi kerusakan alam akibat perubahan iklim melalui Green Policing dan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.
Namun preseden Karhutla tetap terjadi bahkan lebih parah khususnya tahun 2026 sekarang ini.
Sinergi BMKG dan Bapperida.
Mengakhiri sesi di SLI, Soekirman menyarankan agar gerak bersama diperkuat dengan sinergi berkelanjutan BMKG & Bapperida dengan melibatkan stake holder lain dari NGO, kementerian pendidikan, kepolisian, organisasi profesi seperti HKTI, Perhiptani, asosiasi dan poktani, legislatif, organisasi keagamaan.
Semoga dengan BMKG/Bapperida sebagai Hub (simpul) pengaruh utamaan LITERASI IKLIM dapat meningkatkan gerak bersama menghasilkan kesadaran dan aksi Mitigasi dan adaptasi iklim dan meningkatkan produktifitas khususnya dibidang pangan. (en)
