DETEKSI.co-Jakarta, Anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah anak usia 7–18 tahun yang tidak bersekolah mencapai 2.922.607 orang atau hampir 3 juta anak.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu masalah yang harus mendapat perhatian adalah sulitnya anak melanjutkan pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ledia secara khusus menyoroti kondisi ribuan anak di Kabupaten Sumbawa yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, keterbatasan sekolah lanjutan dan persoalan kewenangan pengelolaan pendidikan menjadi hambatan yang perlu segera diselesaikan.
Hal itu disampaikan Ledia kepada wartawan menjelang Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ledia menjelaskan, salah satu penyebab anak kesulitan melanjutkan pendidikan adalah terbatasnya jumlah sekolah lanjutan. Persoalan ini juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah serius memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai amanat konstitusi.
Menurut Ledia, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan besaran transfer anggaran dari pemerintah pusat. Pendidikan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
“Maka, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20 persennya tanpa harus menunggu dapat berapa transfer ke daerahnya dari APBN. Jadi, concern-nya adalah ketika daerah-daerah yang memang memprioritaskan anggaran pendidikannya sesuai konstitusi, mereka bisa berkembang dengan baik karena bisa memberikan beasiswa, bisa membangun sekolah-sekolah, tidak harus menunggu APBN,” ujar Ledia.
Ia menilai anggaran pendidikan yang memadai dapat digunakan untuk membangun sekolah baru, memberikan beasiswa, serta memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini terkendala biaya.
Selain mendorong pembangunan sekolah baru, Ledia menawarkan alternatif bagi pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama lembaga pendidikan swasta. Namun, kerja sama tersebut perlu disertai peningkatan kualitas sekolah dan pemberian subsidi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Dengan cara ini, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah yang tidak terjangkau.
Ledia juga menekankan perlunya dukungan pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar program tersebut dapat berjalan.
“Kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta, sehingga support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Data BPS tahun 2025 menunjukkan, persoalan anak tidak sekolah paling banyak terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun.
Dari total 2.922.607 anak tidak sekolah berusia 7–18 tahun, sekitar 68,8 persen berada dalam kelompok usia tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa masa peralihan menuju pendidikan menengah atas menjadi salah satu titik rawan terputusnya pendidikan anak.
BPS juga mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah. Sebanyak 21,78 persen merasa pendidikan yang ditempuh sudah cukup, sementara 20,35 persen terkendala biaya.
Selain itu, sebanyak 16,75 persen anak tidak melanjutkan sekolah karena harus bekerja membantu perekonomian keluarga.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah, tetapi juga kemampuan ekonomi keluarga dan kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan.
Ledia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kerja sama agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan biaya maupun fasilitas sekolah.(Ril)
