DETEKSI.co – Aceh Singkil, Belum usai sorotan terhadap temuan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 687 Juta pengadaan seragam bagi warga terdampak banjir, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh kembali mengungkap temuan lain di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
Kali ini, temuan menyasar pengadaan seragam sekolah untuk anak-anak PAUD, TK, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp 269.148.482,30.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, Tanggal 15 Juni 2026, tentang Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BPK menilai realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Disdikbud Aceh Singkil senilai Rp 742.973.505 tidak sesuai ketentuan.
Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan peserta didik yang akan dibagikan kepada siswa jenjang PAUD/TK, SD dan SMP. Pengadaan dilaksanakan melalui empat surat pesanan e-katalog pada 23 Desember 2025.
Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan sistem e-katalog, BPK mengungkap empat temuan.
Pembelian Dilakukan Sebelum Proses E-Katalog
Berdasarkan bukti pembelian yang disampaikan penyedia, diketahui pembelian seragam, sepatu dan tas sekolah telah dilakukan mulai 20 Desember 2025 di Kota Medan. Sementara proses pembuatan produk dan pemesanan pada aplikasi e-katalog baru dilakukan pada 23 sampai dengan 24 Desember 2025 dini hari.
Akun Kepala Dinas Digunakan Pihak Lain
Berdasarkan keterangan Sdr. BHE selaku wakil direktur CV EKU, penyedia meminta bantuan kepada Sdr. HG yang merupakan Admin Sistem LPSE pada ULP Setdakab untuk melakukan pengunggahan produk yang akan di-order oleh Disdikbud.
Berdasarkan keterangan Sdr. HG, selain membantu penyedia membuat produk di e-katalog, yang bersangkutan juga melakukan pemesanan paket menggunakan akun e-katalog milik Plt. Kepala Disdikbud atas permintaan Plt. Kepala Disdikbud.
Plt. Kepala Disdikbud kepada BPK menjelaskan memberikan akun e-katalog kepada Sdr. HG karena tidak mengerti menu-menu e-katalog. Akun tersebut juga dibuatkan oleh Sdr. HG.
BPK menyebut kondisi tersebut mengakibatkan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam e-purchasing diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Harga Diduga Bersumber dari DPA dan Negosiasi Tidak Independen
Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Bidang Program pada Disdikbud, penyedia memperoleh informasi harga satuan yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas arahan Plt. Kepala Disdikbud.
Berdasarkan pemeriksaan akun e-katalog penyedia, proses negosiasi harga pada empat paket pengadaan tersebut dilakukan oleh Sdr. HG sendiri dengan menggunakan akses akun e-katalog CV EKU sebagai akun penyedia dan akses akun e-katalog Plt. Kepala Disdikbud.
Berdasarkan perhitungan kewajaran harga dengan mempertimbangkan harga pembelian, ongkos pengiriman, pajak serta margin keuntungan, BPK menghitung terdapat kelebihan pembayaran.
Rinciannya, pengadaan seragam TK/PAUD kelebihan sebesar Rp 33.851.709,30, pengadaan seragam SD kelebihan Rp 89.940.360,00, pengadaan seragam Sekolah Dasar Tingkat kelebihan Rp 103.409.379,00, dan pengadaan seragam SMP kelebihan Rp 41.947.034,00. Total kelebihan sebesar Rp 269.148.482,30.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
BPK menyebutkan permasalahan itu disebabkan Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan perjanjian pengadaan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran, dan Admin Sistem LPSE pada ULP Setdakab tidak menjaga independensi proses pengadaan.
Dengan tambahan temuan ini, total temuan kelebihan pembayaran yang menjadi sorotan BPK pada pengadaan seragam di Disdikbud Aceh Singkil TA 2025 mencapai hampir Rp 1 miliar, yakni Rp 687 juta dari BTT dan Rp 269 juta dari pengadaan seragam sekolah
Redaksi membuka ruang hak jawab yang seluas-luasnya terhadap pihak-pihak terkait terhadap pemberitaan ini. (Arman Munthe)
