Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
12 Pelajar Dari Gwangju Akan Diajarkan Budaya dan Adat Istiadat di Kota Medan
DETEKSI.co-Medan, Sebanyak 12 pelajar tingkat SMA dari kota Gwangju, Korea Selatan akan mempelajari budaya dan adat istiadat yang ada di Kota Medan. Ini merupakan program kerjasama antara Pemko Medan dengan Pemerintah Kota Gwangju.Ke-12 pelajar yang telah berada di kota...
Perangkat Daerah Pemko Medan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih
DETEKSI.co-Medan, Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan mulai melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Visi Misi Wali dan Wakil Wali Kota terpilih, Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap.Hal ini terungkap dalam Rapat Persiapan Sinkronisasi Visi...
Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen: “Rapim Dulu Selanjutnya Paripurna Penetapan Walikota”
DETEKSI.co-Medan, DPRD Medan belum menjadwalkan agenda rapat paripurna penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2025-2030 Rico Wass-Zakiyuddin. Penjadwalan akan ditentutan setelah melakukan rapat pimpinan (Rapim) DPRD Medan yang direncanakan Senin 10 Penruari 2025 pagi."Belum kita...
Fraksi Golkar DPRD Medan Menilai Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Zonasi Harus Sesuai Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
DETEKSI.co-Medan, Fraksi Golkar DPRD Medan menilai sangat penting ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi...
Janses Simbolon Ketua Fraksi Hanura – PKB Sampaikan Pandangan Umum Terkait Pencabutan Perda No 2 Tahun 2015
DETEKSI.co-Medan, Janses Simbolon Ketua Fraksi Partai Hanura - PKB DPRD Kota Medan menyampaikan pencabutan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, sebagaimana nota pengantar yang disampaikan Walikota Medan, menurut Pandangan Fraksi Hanura -...
Komisi IV DPRD Medan minta Satpol PP Bongkar Bangunan Tembok Perumahan The City View Ilegal
DETEKSI.co-Medan, Komisi IV DPRD Medan minta Satpol PP Kota Medan bongkar tembok perumahan The City View di Jl Komodor Muda Adi Sucipto, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia.Sebab, akibat pendirian tembok yang berdiri di badan sungai mengakibatkan rumah warga...
Komisi 1 Minta Disdukcapil Kota Medan Perbanyak Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Disetiap Kecamatan
DETEKSI.co-Medan, Komisi 1 DPRD Medan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbanyak Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kecamatan yang ada di Medan.Diketahui mesin ADM adalah mesin yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri.ADM dirancang oleh...
Jelang Ramadhan, H.Doli Minta Pemko Medan Pastikan Ketersediaan Gas LPG Subsidi dan Sembako
DETEKSI.co-Medan, Anggota DPRD Medan H. Doli Indra Rangkuti, SE meminta Pemerintah Kota Medan memastikan ketersediaan Gas LPG subsidi, ketersediaan bahan pokok dan terjaminnya rasa aman. Harapan ini disampaikannya kepada wartawan, Senin (10/02/2025) saat ditanya terkait kesiapan Kota Medan menghadapi...
Fraksi PKS DPRD Medan Harapkan Pencabutan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Dapat Menjadi Kepastian Hukum Penataan Pembangunan
DETEKSI.co-Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengharapkan pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dapat menjadi kepastian hukum bagi penataan pembangunan yang ada di Kota...
Melalui Musyawarah, Modesta Marpaung Terpilih Ketua KPP Kota Medan
DETEKSI.co-Medan, Melalui musyawarah yang sedikit alot, para Perempuan di DPRD Kota Medan berhasil menetapkan Modesta Marpaung SKM.S.keb.Bd sebagai Ketua Kaukus Parlemen Perempuan (KPP) untuk priode tahun pertama DPRD Medan.Dengan terbentuknya Kaukus perempuan di DPRD Medan diharapkan mampu memberdayakan politik...
Latest News
Masterplan 673 Hektare di Aceh Singkil Telan Rp850 Juta, Kematangan Kajian Dipertanyakan
ACEH SINGKIL – Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membangun kawasan perkantoran terpadu seluas 673 hektare di areal eks Hak...

