ACEH SINGKIL – Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membangun kawasan perkantoran terpadu seluas 673 hektare di areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo mulai menuai sorotan publik.
Sorotan itu terkait pagu anggaran untuk penyusunan dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Masterplan kawasan tersebut yang mencapai Rp 849.927.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026.
Pemerhati daerah mempertanyakan kematangan wacana pembangunan tersebut. Pasalnya, nilai anggaran perencanaan dinilai cukup besar, sementara sejumlah aspek mendasar pembangunan masih menyisakan pekerjaan rumah.
“Apakah rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu seluas 673 hektare ini sudah menjadi wacana yang matang dan terukur, atau pemerintah sedang menghabiskan hampir Rp850 juta hanya untuk dokumen perencanaan yang belum tentu bisa direalisasikan,” kata Pemerhati Daerah Aceh Singkil, Budi Harjo, kepada DETEKSI.co, Selasa (10/11/2026).
Menurut Budi Harjo, pemerintah daerah tidak boleh hanya membangun konsep besar di atas kertas. Sejumlah persoalan mendasar harus dipastikan lebih dulu, mulai dari kepastian status lahan eks HGU, kondisi geografis, ancaman banjir, karakteristik tanah gambut, kesesuaian tata ruang, hingga kemampuan keuangan daerah.
Ia menilai, pemerintah sendiri dalam pembahasan studi kelayakan dan masterplan pada 9 November 2026 mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dipastikan, mulai dari aspek teknis, hukum, lingkungan hingga pembiayaan.
“Jika persoalan mendasar itu masih menjadi pekerjaan rumah, publik berhak mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran hampir Rp850 juta untuk penyusunan dokumen tersebut,” ujarnya.
Budi Harjo khawatir, anggaran ratusan juta rupiah tersebut hanya akan berakhir menjadi tumpukan berkas jika tidak diikuti dengan peta jalan yang realistis.
“Jangan sampai kita sudah menghabiskan uang rakyat ratusan juta untuk masterplan, tetapi pembangunan tidak berjalan karena persoalan lahan, tata ruang, lingkungan dan anggaran belum siap,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai urgensi pembangunan kawasan seluas 673 hektare, output konkret dari anggaran Rp 849,9 juta, kepastian hukum lahan eks HGU PT Nafasindo, total estimasi kebutuhan anggaran realisasi masterplan, serta skema pembiayaan jangka panjang.
Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan yang matang, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar gambar kawasan megah. Rakyat membutuhkan pembangunan yang benar-benar bisa diwujudkan dan memberikan manfaat,” tutup Budi Harjo.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Bappeda Aceh Singkil, Junaidi dan Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil, Abdul Alikarya belum merespon konfirmasi yang dilayangkan. (Arman Munthe)
