DETEKSI.co-Tapteng, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Dialog Publik dan nonton bareng peristiwa Kudatuli 1996 di Pandan Kupie, Senin (27/7/2026) malam.
Ketua panitia acara Dennis Simalango menyampaikan memperingati Kudatuli bukan semata-mata seremonial semata namun pengingat sejarah perjalanan PDI-Perjuangan.
“Mengingat kembali Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat KUDATULI yakni peristiwa penyerangan dan pengambilalihan paksa kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada tanggal 27 Juli 1996,” ucapnya.
Panitia menghadirkan narasumber Turunan Gulo dihadiri oleh Pimpinan DPRD Tapteng Disman Sihombing, Kader PDIP, Mahasiswa dan insan Pers.
Turunan Gulo menyebutkan Kudatuli, mengenang kembali rentetan sejarah awalnya reformasi tahun 1998 menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun lamanya.
Dia menceritakan kembali bagaimana kerasnya mereka (Turunan Gulo dan sahabat) agar dapat mengutarakan pendapat di muka umum. Tak banyak, hanya 10 kader saja yang berani berdemontrasi melawan rasa takut pada militer, bahkan dapat dijebloskan ke penjara.
“Kebebasan berpendapat di muka umum dimulai. Demokrasi yang kita rasakan hingga saat ini. Bahkan kita bisa berdemonstrasi,” tegas Turunan.
Dia juga mengungkapkan kebebasan pers dan hak rakyat untuk menyuarakan aspirasi yang kini dinikmati, adalah buah perjuangan berat yang dimulai dari peristiwa tersebut.
“Itu juga sesuatu hal yang sangat mahal pada era rezim Soeharto. Ini bukan hadiah yang jatuh dari langit melainkan dari perjuangan yang berdarah-darah,” ungkapnya.
Dalam acara tersebut, narasumber juga memberikan sesi dialog interaktif kepada seluruh peserta yang hadir.
Dalam kesempatan ini, Turunan Gulo mengungkapkan peringatan ini seyoiganya menjadi mementum refleksi rakyat Indonesia yang cinta keadilan dan demokrasi.
Ia menitipkan pesan, kepada kawula muda dapat meliterasi hak sipil, politik, ekonomi sosial serta merawat demokrasi dengan penuh tanggung jawab, agar tidak kembali tergerus oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. (Rosianna Hutabarat)
