DETEKSI.co-Samosir, Perselisihan yang terjadi di lokasi Proyek Penataan Perkampungan Lumban Dolok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, pada 9 November 2026, berbuntut laporan kepolisian. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut kini dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Samosir atas dugaan tindak pidana pengancaman.
Laporan tersebut disampaikan Jefri Butarbutar pada Kamis (12/11/2026). Ia mengaku menjadi korban dugaan pengancaman dalam peristiwa yang terjadi di lokasi proyek. Laporan itu telah tercatat dengan Nomor: LP/B/363/XI/2026/SPKT/POLRES SAMOSIR/POLDA SUMATERA UTARA.
Berdasarkan keterangan Jefri, persoalan bermula ketika salah seorang pelaksana proyek berinisial JS alias K menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp pada Minggu (8/11/2026). Pesan yang dikirimkan saat itu berisi kata “Mantap”.
Sehari kemudian, Senin (9/11/2026), JS kembali menghubungi Jefri melalui sambungan telepon dan mengajaknya bertemu secara langsung di kawasan Simanindo.
Jefri mengaku sempat meminta agar pertemuan dilakukan di sekitar Polres Samosir. Namun, karena menganggap ajakan tersebut disampaikan dengan itikad baik, ia akhirnya bersedia datang bersama rekannya berinisial RNP.
Sesampainya di lokasi, menurut penuturan Jefri, situasi justru memanas. JS disebut menyambut kedatangannya dengan perkataan bernada tinggi, antara lain, “Hebat kau ya, hebat ya, hebat kalian ya.”
Jefri mengaku mempertanyakan maksud perkataan tersebut. Namun, menurutnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut saat itu.
Ia menilai seharusnya persoalan yang mungkin berkaitan dengan pemberitaan atau aktivitas jurnalistik dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi terlebih dahulu.
Namun, Jefri mengaku justru mengalami perlakuan yang dinilainya arogan. Selain JS, seorang pelaksana proyek lainnya berinisial RS juga disebut terlibat dalam keributan tersebut.
Menurut pengakuan Jefri, RS diduga memegang bagian kepala dirinya sambil melontarkan perkataan dalam bahasa Batak, “Husasa ma ho, asa huloppit.”
Jefri juga mempertanyakan alasan dirinya diperlakukan demikian, karena menurutnya kedatangan mereka ke lokasi merupakan respons atas undangan JS.
“Kami datang karena diundang JS alias K. Namun, yang terjadi justru dua orang pelaksana proyek tersebut ribut, berteriak, menunjuk-nunjuk, bahkan salah satunya memegang kepala saya. Saat kejadian itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) beserta jajarannya juga berada di lokasi. Saya merasa terhina dan terintimidasi,” ungkap Jefri kepada awak media setelah membuat laporan.
Jefri menduga tindakan yang dialaminya merupakan bentuk intimidasi. Terlebih, peristiwa tersebut berlangsung di hadapan Kepala Dinas Perkim dan sejumlah pejabat yang hadir di lokasi.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penanganan kepolisian.
Untuk mendukung laporannya, Jefri mengaku telah menyerahkan bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan situasi keributan di lokasi proyek kepada pihak kepolisian.
Selain rekaman video, ia juga menyebut terdapat sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, termasuk rekannya yang hadir ketika kejadian berlangsung.
Jefri berharap Polres Samosir menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memeriksa bukti serta keterangan para saksi.
Ia juga meminta kepolisian memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut menjadi kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai peristiwa tersebut masih berdasarkan penuturan pelapor. Belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak-pihak yang dilaporkan maupun hasil pemeriksaan resmi kepolisian yang dapat disajikan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Ril/en)
