Beranda blog Halaman 324

Dakwaan Kasus PMI Ilegal Dinilai Kabur, Terdakwa Agnesia Bebas Tanpa Penahanan

Penulis
Hendra Sihaloho
-
0

DETEKSI.co-Batam – Sidang kasus dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dengan terdakwa Agnesia Dwirifa alias Agnes Binti Aidi Rifai kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (24/7/2025), dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa.

Majelis hakim yang dipimpin Dauglas Napitupulu dengan hakim anggota Andi Bayu dan Dina Puspasari mendengarkan argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aditya Otavian kabur dan tidak memenuhi syarat formil.

“Surat dakwaan ini tidak cermat. Tidak jelas apa peran klien kami yang sesungguhnya, dan lebih banyak menduga-duga. Oleh karena itu kami meminta majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum,” kata penasihat hukum Agnesia saat membacakan eksepsi.

Dalam surat dakwaan, JPU menjerat Agnesia dengan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menuding Agnesia bersama suaminya, Tan Pek Hee alias Steven Tan (berkas terpisah), merekrut calon PMI dan akan memberangkatkan mereka ke Singapura secara ilegal.

Menurut jaksa, PT Celer Marine and Offshore Indonesia yang dipimpin Agnesia merekrut calon pekerja, seperti Defri Ripandra, Benhusni, dan Agung Amansyah untuk diberangkatkan ke Singapura pada 21 Februari 2025 melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Namun, rencana itu digagalkan kepolisian.

“Perusahaan yang dipimpin terdakwa terbukti menjalankan aktivitas penempatan tenaga kerja luar negeri tanpa memenuhi syarat perizinan yang diatur undang-undang,” tegas JPU Aditya Otavian.

Pihak pembela membantah tuduhan itu. Mereka menyebut Agnesia hanya dipinjam namanya sebagai direktur karena statusnya sebagai warga negara Indonesia, sementara operasional perusahaan sepenuhnya dijalankan suaminya.

Meski didakwa dengan pasal serius yang menyangkut perlindungan PMI, Agnesia tidak ditahan. Jaksa tidak menjelaskan alasan penangguhan penahanan, padahal dalam kasus serupa banyak terdakwa lain langsung ditahan sejak tahap penyidikan.

Padahal, praktik pengiriman PMI ilegal sering menimbulkan korban. Selain kerugian materi, para PMI berisiko mengalami eksploitasi hingga kekerasan di negara tujuan. Namun dalam perkara ini, terdakwa tetap bebas menjalani aktivitas sehari-hari tanpa penahanan.

Langkah ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi aparat penegak hukum. Apalagi, Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pintu utama penempatan ilegal PMI ke Singapura dan Malaysia.

Data Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan puluhan kasus serupa diungkap setiap tahun, dengan pola yang nyaris sama memanfaatkan perusahaan berbadan hukum untuk merekrut calon pekerja tanpa prosedur resmi.

“Kalau kasus-kasus seperti ini tidak ditangani tegas, bukan tidak mungkin jaringan pengiriman ilegal akan terus beroperasi. Bahkan terdakwa bisa saja memengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti,” kata seorang aktivis perlindungan PMI di Batam yang enggan disebut namanya.

Publik kini menunggu sikap majelis hakim dalam putusan sela pekan depan. Apakah dakwaan akan dinyatakan sah, atau sebaliknya dibatalkan demi hukum?. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela majelis hakim. (Hendra S)

Bupati Langkat Buka Gebyar MUMTAZ, Dorong UMKM Syariah Jadi Pilar Ekonomi Umat

Penulis
AR Limbong
-
0

DETEKSI.co-Langkat, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH secara resmi membuka Event Bazar Produk UMKM Syariah dan Lomba UMKM dalam rangka Gebyar MUMTAZ (Muharam UMKM Langkat Naik Kelas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, Rabu (23/7/2025).

Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan Hari Lahir (Harla) ke-50 MUI Kabupaten Langkat tersebut berlangsung meriah di Halaman Kantor MUI Langkat dan akan dilaksanakan selama dua hari hingga 24 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin mengapresiasi penuh pelaksanaan Gebyar MUMTAZ sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah, ulama, dan pelaku UMKM dalam membangkitkan perekonomian berbasis syariah. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini harus terus didorong agar tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

“Ini langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Harapan saya, kegiatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Langkat sebagai daerah yang Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegasnya.

Bupati juga menambahkan bahwa peran MUI harus lebih dari sekadar lembaga formal, tetapi menjadi jembatan antara ulama dan umara, serta menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

“Saya terus belajar bagaimana mendekatkan diri dengan para ulama, karena keseimbangan antara spiritual dan pembangunan sangat dibutuhkan untuk membawa kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Langkat, Juli Hukman, SE dalam laporannya menyampaikan bahwa Gebyar MUMTAZ diikuti oleh 22 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Langkat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring pelaku usaha mikro, mempromosikan produk halal dan berbasis syariah, serta mendorong UMKM naik kelas ke level regional bahkan nasional.

Ketua MUI Langkat, H. Zulkifli Ahmad Dian, LC, MA, menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat adalah bagian dari misi MUI dalam membina masyarakat secara holistik. “Kami ingin menghadirkan peran MUI tidak hanya dalam akidah dan ibadah, tapi juga dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berbasis syariah,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan Gebyar MUMTAZ turut diramaikan dengan berbagai stan UMKM yang menampilkan produk makanan-minuman halal, kerajinan tangan, busana muslim, hingga layanan keuangan syariah. Selain itu, digelar pula lomba UMKM sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pelaku usaha.

Acara diakhiri dengan peninjauan stan bazar oleh Bupati Langkat bersama Ketua MUI dan jajaran pimpinan daerah.

Dengan semangat kolaborasi, Gebyar MUMTAZ diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi syariah dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di Kabupaten Langkat. (Tim).

Gubernur Bobby Nasution Sambut Rencana Temu Karya Tentukan Ketua Karang Taruna Sumut

Penulis
AR Limbong
-
0

DETEKSI.co-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana sejumlah pengurus Karang Taruna kabupaten/kota menggelar Temu Karya dalam menentukan Ketua dan kepengurusan organisasi di tingkat Provinsi yang dalam dua tahun mengalami kekosongan.

Hal itu ia sampaikan saat menerima Audiensi Ketua Karang Taruna (KT) kabupaten/kota bersama Karateker serta Ketua Panitia pelaksana Temu Karya Yasir Ul Haque, di ruang kerja Gubernur, Kamis (24/07/2025).

Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial Asren Nasution, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mahfullah P Daulay dan pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan kepada seluruh pimpinan Karang Taruna di Sumut agar mempersiapkan diri sebagai alat suksesi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Tentunya kami menyambut baik rencana agenda pemilihan Ketua Karang Taruna Sumut. Saya berharap bisa terlaksana dengan baik, jangan ada rusuh-rusuh, apalagi dualisme. Tetap menjadi mitra pendukung pemerintah, dan ini bukan untuk alat politik, melainkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan,” sebut Gubernur, Bobby Nasution.

Bobby juga berpesan kepada para pengurus organisasi Karang Taruna baik yang ada saat ini, maupun yang akan terbentuk nantinya pada agenda Temu Karya, untuk mengisi kegiatan sebagaimana diamanahkan. Termasuk juga membantu program di dinas sosial, sesuai dengan kapasitasnya.

“Utamakan kegiatan organisasi ini bisa mengarah kepada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Begitu juga untuk daerah yang belum terfasilitasi kebutuhan dasarnya, Karang Taruna bisa memberikan informasi, dan bisa lebih bagus lagi kalau ikut memfasilitasi kebutuhan masyarakat,” sebut Gubernur sembari berharap kepemimpinan Karang Taruna Sumut segera diwujudkan melalui musyawarah.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Temu Karya Karang Taruna Sumut, Yasir Ul Haque (Ketua KT Asahan) didampingi Sekretaris Nanda Octavian (Ketua KT Batubara), menyampaikan bahwa pelaksanaan Temu Karya (Musyawarah) telah disepakati oleh hampir seluruh pengurus kabupaten/kota, untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan tingkat provinsi yang sudah berakhir sejak 2023 lalu.

“Dari 26 daerah yang ada, sebanyak 22 kabupaten/kota pengurus Karang Taruna di Sumut, kami sudah bersepakat untuk menggelar Temu Karya. Sebab selama ini kepengurusan tingkat provinsi diisi oleh Karateker. Jadi kami meminta dukungan dari Bapak Gubernur untuk pelaksanaan Temu Karya ini,” ujar Yasir.

Yasir juga mengapresiasi komitmen Gubernur, Bobby Nasution yang mendukung sekaligus memfasilitasi kegiatan organisasi Karang Taruna, diantaranya seperti penyelenggaraan Temu Karya yang direncanakan gelarannya pada Agustus mendatang.

Hadir juga dalam audiensi tersebut, Ketua Karang Taruna Langkat Ahmad Senang atau akrab disapa Amse, Ketua KT Medan Yopi HI Batubara, Ketua KT Binjai M Hafiz, Sekretaris KT Simalungun Suyadi serta jajaran Panitia Temu Karya. (Tim)

PUJAKETARUB Gelar Demo Tolak Konser Honne di Medan, Tuduh Usung Isu LGBT

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co-Medan, Paguyuban Jawa Keturunan Nusantara Bersatu (PUJAKETARUB) menggelar aksi demonstrasi keliling di Kota Medan pada Kamis (24/7/2025), menolak konser grup musik asal Inggris, Honne, yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2025 mendatang di salah satu hotel berbintang di Medan.

Aksi ini menarik perhatian publik karena melibatkan orasi keras yang menuding konser tersebut membawa misi tersembunyi terkait isu LGBT dan dugaan akan adanya pesta seks sesama jenis di lokasi acara.

“Hari ini kami melakukan aksi moral. Kami mengimbau seluruh umat agar menolak kegiatan maksiat ini. Bila konser tetap digelar, ribuan massa akan turun ke lokasi dan menghentikannya tanpa kompromi,” tegas Ketua Umum PUJAKETARUB dalam orasinya.

Massa aksi juga menyatakan akan mengawal lokasi acara sejak pagi hingga malam hari pada tanggal pelaksanaan jika konser tidak dibatalkan.

Pihak Hotel Masih Koordinasi dengan EO General Manager hotel berinisial DS, Sarmad, saat dimintai keterangan oleh media menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Event Organizer (EO) terkait desakan masyarakat.

“Kami masih berkoordinasi dengan pihak penyelenggara untuk mempertimbangkan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Potensi Kericuhan Diantisipasi
Pantauan media menunjukkan, jika konser tetap digelar, dikhawatirkan akan terjadi kericuhan bahkan aksi anarkis antara massa penolak konser dengan aparat keamanan maupun penonton konser.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak EO maupun aparat kepolisian mengenai status izin atau kemungkinan pembatalan acara tersebut. (Boim)

Dari Sertifikat Halal Hingga KTP Sehari Jadi: MPP Roadshow Hadirkan Pelayanan Jemput Bola

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co-Medan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Roadshow yang digagas Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas terus berlanjut sejak di luncurkan pada bulan Mei kemarin. Kali ini MPP Roadshow yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berada di Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/7/2025).

Antusias warga sudah terlihat sejak pagi dibukanya MPP Roadshow, mereka berbondong-bondong datang ke Kantor Camat Medan Deli untuk mendapatkan pelayanan publik. Meskipun ramai namun warga tetap tertib, hal ini dikarenakan DPMPTSP membuka tiga meja front office/ pelayanan awal. sehingga antrian dipisahkan antara warga umum dan kelompok rentan.

Kepala Dinas PMPTSP Nurbaiti Harahap, saat ditemui di lokasi menyampaikan pada MPP Roadshow yang ketiga di Kecamatan Medan Deli, pihaknya mengubah sistem antrian yang lebih baik dengan memisahkan pelayanan untuk warga umum dan kelompok rentan.

“Ada tiga front office yang tersedia, mulai dari untuk kelompok lansia, ibu hamil dan yang membawa balita serta disabilitas sudah dipisahkan pendaftarannya”, kata Kadis PMPTSP.

Menurut Nurbaiti dengan perubahan yang dilakukan antrian warga menjadi lebih tertib dan pelayanan juga semakin cepat. MPP Roadshow di Medan Deli ini berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 23 sampai 24 Juli 2025. “Alhamdulillah sekarang antrian lebih tertib dan lebih cepat”, ucapnya.

Dijelaskan Nurbaiti, di MPP Roadshow kali ini ada penambahan pelayanan publik yakni layanan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Layanan ini mencakup pengaturan, pengawasan, dan penerbitan sertifikat halal untuk produk. Selain itu juga seperti sebelumnya ada juga Job Fair yang diikuti perusahaan ternama seperti Indomaret dan Alfamart.

“Ada yang spesial disini, ada penambahan layanan BPJPH. Jadi pelaku UMKM bisa mengurus izin halalnya disini. Sebab ada ketentuan pemerintah di tahun 2026 produk UMKM wajib halal semuanya”, jelas Nurbaiti.

Diakui Nurbaiti, hari ini diubah juga metode pelayanan pendaftaran, untuk layanan KTP hilang dan KTP rusak, berkasnya dapat diterima di meja front office dan langsung di proses. Sehingga warga tidak perlu antri lagi di pelayanan Disdukcapil.

“Karena proses KTP hilang dan rusak terbitnya satu hari jadi Kita bantu warga yang mengurusnya cukup di meja front office, jadi mereka dapat kembali lagi pukul 15:00 Wib sebelum MPP Roadshow tutup”, ujarnya sembari menambahkan untuk perubahan KK, Akte Kelahiran tetap ke layanan Disdukcapil.

Ditambahkan Nurbaiti, di hari ini MPP Roadshow melayani 517 warga dengan kunjungan ke berbagai layanan instansi. Dari 13 layanan instansi yang ada, paling banyak ke layanan Disdukcapil yakni 344 orang, layanan Dinas Ketenagakerjaan 95 orang, BPJS Kesehatan 26 orang dan Dinas Sosial 24 orang.

“Selanjutnya DPMPTSP 8 orang, Kanwil DJP Sumut I 6 orang, Bank Sumut 2 orang, BPJS Ketenagakerjaan 8 orang dan LP3H 2 orang, Bapenda 1 orang serta Dinas P3APMPKB 1 orang”, ungkap Nurbaiti.

Adanya MPP Roadshow di Kecamatan Medan Deli disambut baik oleh warga. Selain bermanfaat warga juga menilai program Wali Kota Medan Rico Waas ini mempermudah warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Seperti disampaikan Desi Novita Sari, Warga Titi Papan, Medan Deli mengaku MPP Roadshow ini sangat membantu warga untuk mengurus Adminduk.

“MPP Roadshow ini sangat membantu. karena kami tidak perlu lagi ke MPP, cukup kesini dekat dengan rumah. Apalagi warga yang membawa anak kecil bisa juga ke sini untuk mendapatkan pelayanan “, kata Desi.

Menurutnya MPP Roadshow ini juga mempermudah warga, karena selain dekat layanan yang ada juga banyak. Seperti hari ini dirinya mengurus KTP rusak dan Akte kelahiran, pelayanan yang diterimanya sangat baik, petugasnya juga sopan dan membantu

“Pelayanannya sangat memuaskan, petugas membantu kami dengan baik”, ujar Desi seraya menambahkan mengetahui informasi MPP Roadshow dari sosial media.

Hal senada juga disampaikan Rosi Chandra, warga Medan Deli yang datang ke MPP Roadshow untuk mengurus Adminduk. Menurutnya program ini bagus dan membantu serta mempermudah warga untuk mendapatkan pelayanan publik.

“Saya rasa bagus, karena membantu dan mempermudah masyarakat. Saya berharap program ini dapat rutin terus dilakukan meskipun berpindah-pindah “, ucap Rosi Chandra.(Red/d)

Pemprov Kepri-BPH Migas Teken MoU Pengawasan Distribusi JBT dan JBKP

Penulis
Hendra Sihaloho
-
0

DETEKSI.co-Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (22/7/2025), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

MoU dan PKS ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau HAnsar Ahmad atas nama Pemerintah Provinsi Kepri dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Penandatanganan berlangsung di Harper Premier Hotel Kota Batam, disaksikan oleh peserta dari OPD Pemprov Kepri dan Komite BPH Migas.

Poin kerja sama tersebut mencakup dua hal penting, yaitu pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna di Provinsi Kepri.

Gubernur Ansar dalam sambutannya menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas ekonomi di Kepri membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk BPH Migas sebagai badan resmi yang mengatur rantai pasok distribusi BBM.

Menurutnya, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran JBT seperti solar subsidi, serta JBKP seperti pertalite, sangat erat kaitannya dengan kelancaran aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

“Sejak kerja sama ini dimulai pada tahun 2022, telah banyak hasil luar biasa yang dicapai dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya terkait penyaluran dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran kepada konsumen yang berhak menerimanya,” jelas Gubernur Ansar.

Ia juga menambahkan bahwa dari kerja sama ini telah lahir berbagai kebijakan strategis, seperti pemenuhan kuota BBM, penerbitan surat edaran, serta pembentukan tim koordinasi distribusi bahan bakar minyak.

Langkah lainnya antara lain adalah sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 terkait surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian BBM subsidi, rapat koordinasi rutin bersama BPH Migas dan PT Pertamina, hingga penggunaan fuel card di SPBU untuk mengontrol volume pembelian.

“Termasuk pengawasan lapangan bersama, pemantauan SPBU dan APMS, pengendalian konsumsi berlebih dan indikasi penyimpangan distribusi BBM, hingga monitoring dan penindakan terhadap pelanggaran distribusi BBM,” pungkas Ansar Ahmad.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa PKS ini sangat penting, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi konsumennya dan mengetahui siapa saja yang berhak menerima JBT dan JBKP.

Ia juga berharap agar Pemprov Kepri terus memberikan dukungan dalam proses verifikasi dan penerbitan surat rekomendasi maupun surat identitas kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP di wilayah Kepri.

Erika mengakui bahwa Provinsi Kepri menjadi proyek percontohan nasional karena dinilai selalu proaktif dalam mendukung BPH Migas, terutama dalam program penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya BPH Migas Award Tahun 2023 dan 2024 untuk kategori penyalur BBM Satu Harga terbaik nasional.

“Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, agar meniru apa yang telah berhasil diraih Provinsi Kepri dalam pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan BBM secara cepat dan tepat sasaran,” puji Erika mengakhiri. (Hendra S)

Tingkatkan Profesionalisme Pegawai, Lapas Sibolga Kolaborasi dengan Danlanal

Penulis
Irvan
-
0

DETEKSI.co – Sibolga, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sibolga menggelar kegiatan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang bertajuk “Membangun Kinerja Profesional dan Loyalitas Tinggi”.

Bertempat di Aula Sahardjo, Rabu (23/07/2025), kegiatan ini menghadirkan narasumber inspiratif, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sibolga, Letkol Laut (P) Robyanto, S.H., M.Tr.Hanla.

Kepala Lapas Sibolga, Novriadi, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengapresiasi kehadiran Danlanal Sibolga beserta jajarannya.

Novriadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan dan inovasi pelayanan publik di era modern.

Ia juga memaparkan tugas dan fungsi Pemasyarakatan serta kondisi terkini di Lapas Sibolga.

Letkol Laut (P) Robyanto, dalam paparannya yang dinamis dan inspiratif, membagikan pengetahuan dan pengalamannya seputar pembentukan organisasi yang ideal, standar kinerja pegawai profesional, serta pentingnya semangat bela negara dalam menjalankan tugas.

Beliau mengajak seluruh pegawai untuk menciptakan kinerja optimal melalui transparansi, inovasi, keseimbangan hidup kerja, kolaborasi yang kuat, dan disiplin yang tinggi.

Sesi tanya jawab yang interaktif memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai untuk berdialog langsung dengan Danlanal dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan.

Antusiasme yang tinggi terlihat dari partisipasi aktif para peserta.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh jajaran Lapas Sibolga dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan terus berprestasi dalam menjalankan tugasnya.

Penguatan SDM ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Sibolga dalam membangun lembaga pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas. (Jobbinson Purba)

Diduga Tidak Presisi, Kompol Jhonson Sitompul dan Penyidik Pembantu Dilaporkan ke Propam Polda Sumut

Penulis
Irvan
-
0

DETEKSI.co – Medan, Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak Polsek Medan Tembung, Nurmalia korban penganiayaan melaporkan Kapolsek Medan Tembung Kompol Jhonson M Sitompul SH.MH dan penyidik pembantu berimisial IM ke Bid Propam Polda Sumatera Utara, Selasa (22/7/2025).

Surat pengaduan propam itu dengan nomor : SPSP2 / 132 / VII / 2025 / Subbagyanduan Bidpropam Polda Sumut tanggal 22 Juli 2025.

Dijelaskannya, terkait laporannya di Polsek Medan Tembung sudah berlangsung satu tahun. Namun hingga saat ini belum juga ada kejelasannya. Bahkan para pelaku (terlapor) masih bebas berkeliaran meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Medan Tembung.

“Saya melaporkan Kapolsek Medan Tembung Kompol Jhonson M Sitompul dan penyidik pembantunya ke Propam Polda Sumut, karena diduga tidak serius menindaklanjuti laporan saya hingga berlangsung satu tahun. Padahal, para terlapor sudah ditetapkan tersangka namun tak kunjung ditangkap alias dilindungi,” ujar Nurmalia didampingi kuasa hukumnya Humisar Sianipar, SH kepada wartawan, Selasa (22/7/2025) sore.

Lanjut ia mengaku sangat kecewa dengan pihak Polsek Medan Tembung yang mana pada saat terlapor melakukan penganiayaan terhadap dirinya menggunakan senjata jenis airsoftgun berwarna silver namun yang disita sebagai barang bukti dari terlapor berubah menjadi warna hitam.

Ia juga khawatir dengan barang bukti yang disita oleh Polsek Medan Tembung yang menyatakan alat yang digunakan terlapor senjata jenis airsoftgun.

“Saya khawatir dan menduga alat yang digunakan terlapor memukul kepala saya bukanlah senjata jenis airsoftgun melainkan senjata api (senpi). Karena pada saat pemukulan itu senjatanya warna silver bukan warna hitam,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dialami Arwinsyah (anak Nurmalia) dirinya ditodongkan Airsoftgun dan dipukul tepat dibagian kepalanya bahkan diancam ditembak oleh terlapor LS.

“Terlapor LS menodongkan Airsoftgunnya dan memukul kepala saya serta saya diancam ditembak sambil mengatakan kumatikan kau,” ucap Arwinsyah.

Terpisah, Kapolsek Medan Tembung Kompol Jhonson M Sitompul SH.MH saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/7/2025) terkait dilaporkan ke Propam Polda Sumut, belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan SIK saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2025) terkait Kapolsek Medan Tembung Kompol Jhonson Sitompul dan penyidik pembantu berinisial IM dilaporkan ke Propam Polda Sumut mengenai diduga tidak presisi dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana penganiayaan yang dialami korban bernama Nurmalia, belum merespon konfirmasi awak media hingga berita ini diterbitkan. (Tim)

Di Hari Anak Nasional 2025, Lapas Sibolga Beri Remisi Kepada Anak Binaan

Penulis
Irvan
-
0

DETEKSI.co – Sibolga, Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sibolga memberikan angin segar bagi tiga anak binaannya. Rabu (23/07/2025), ketiga anak tersebut menerima remisi atau pengurangan masa pidana, sebuah langkah nyata yang diharapkan dapat mendorong mereka menuju masa depan yang lebih cerah.

Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Sibolga, Novriadi, dan dihadiri jajaran pejabat struktural, staf, serta seluruh anak binaan, merupakan wujud komitmen Lapas Sibolga dalam mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Remisi ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dibacakan oleh Kalapas.

Dalam sambutannya, Menteri menekankan bahwa remisi bukan sekadar penghargaan atas perilaku baik, melainkan juga bukti nyata negara hadir untuk menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan kedua untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Setiap anak binaan di Lapas Sibolga menerima pengurangan masa pidana selama satu bulan.

Hal ini sejalan dengan pemberian remisi kepada 1.310 anak binaan di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.

Penyerahan Surat Keputusan Pengurangan Masa Pidana berlangsung khidmat.

Momen ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak binaan untuk terus memperbaiki diri, menumbuhkan kedisiplinan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik setelah menjalani masa pembinaan.

Lapas Sibolga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pembinaan yang optimal bagi anak binaan, agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. (Jobbinson Purba)

Menteri Kebudayaan Hadiri Tradisi Jamu Laut Sergai, Didorong Jadi Warisan Budaya Nasional

Penulis
Editor
-
0

Deteksi.co – Sergai, Tradisi budaya Jamu Laut yang digelar masyarakat nelayan pesisir Serdang Bedagai (Sergai), memuncak pada Rabu (23/7/2025) di Pantai Indah Seafood, Kecamatan Pantai Cermin. Ribuan masyarakat tumpah ruah menyambut kehadiran Menteri Kebudayaan RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., yang secara langsung menghadiri puncak acara ini.

Didampingi Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan Wabup H. Adlin Tambunan, Menteri Fadli Zon menyampaikan apresiasinya atas pelestarian tradisi ini. “Tradisi Jamu Laut adalah bentuk kearifan lokal yang luar biasa, mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Ini patut dilestarikan dan dikembangkan,” ujar Fadli.

Ia juga menyampaikan harapan agar Jamu Laut bisa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia. “Tradisi ini unik dan bernilai tinggi. Kita akan dorong agar tahun ini bisa resmi tercatat sebagai WBTB,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Bupati Sergai H. Darma Wijaya dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. “Kehadiran Bapak Menteri menunjukkan dukungan nyata terhadap budaya lokal kami. Tradisi Jamu Laut adalah wujud rasa syukur masyarakat pesisir atas rezeki dan keselamatan dari laut,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa selain Jamu Laut, Sergai memiliki tradisi Jamu Ladang, sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan harapan memasuki musim tanam baru. Pemerintah Kabupaten berkomitmen memperkuat pelestarian budaya melalui pendidikan, dokumentasi, dan promosi hingga tingkat internasional.

“Usulan penetapan Jamu Laut sebagai WBTB sudah kami sampaikan ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatera Utara, dan kami sangat berharap dukungan penuh dari Kementerian,” kata Bupati Darma.

Acara juga dihadiri para tokoh penting, seperti Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo, Sultan Serdang ke-IX Tuanku H. Akhmad Tala’a Syariful Alamsyah, Sultan Deli ke-XIV Mahmud Aria, Sultan Langkat Ariefanda Azis, dan Sultan Asahan ke-XIII Muhammad Iqbal Alvinanda Abdul Jalil Rahmadsyah. Kehadiran para sultan menegaskan akar budaya yang kuat dan dukungan terhadap pelestarian tradisi Melayu.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan prasasti pelestarian adat Budaya Melayu Tradisi Nusantara Jamu Laut oleh Menteri Kebudayaan RI, para sultan, Bupati Sergai, serta Ketua Dewan Pakar dan Ketua Umum PB GAMI Indonesia.

Penandatanganan prasasti menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kelestarian budaya bangsa. Tradisi Jamu Laut bukan sekadar ritual, melainkan warisan budaya yang mencerminkan identitas luhur bangsa Indonesia.(Budi)

1...323324325...1,926Halaman 324 dari 1,926