Beranda blog Halaman 375

Bupati Tapteng Terima LHP LKPD 2024, Opini WDP Jadi Motivasi Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

0

DETEKSI.co – Medan, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Auditorium BPK Medan.

Meskipun LKPD tersebut mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Bupati Masinton justru melihatnya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Opini WDP ini bukan untuk melemahkan kita, melainkan menjadi bahan koreksi dan pendorong semangat untuk bekerja lebih baik,” tegas Masinton.

Ia menekankan komitmennya untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Masinton mengungkapkan bahwa perbaikan akan difokuskan pada seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penganggaran.

Semua proses harus tepat dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia pun menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kepala desa dan perangkatnya, untuk mematuhi aturan dan berinovasi dalam menjalankan tugas.

“Kita perlu mengubah mindset dan cara kerja. Jangan lagi menunggu arahan, tetapi harus berinisiatif, termotivasi, dan kreatif,” lanjut Masinton.

Acara penerimaan LHP tersebut dihadiri oleh perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah serta sejumlah pejabat penting dari daerah tetangga, termasuk Walikota dan Wakil Walikota Sibolga, Ketua DPRD Sibolga, Bupati dan Ketua DPRD Batubara, Bupati dan Ketua DPRD Langkat, Bupati dan Ketua DPRD Padang Lawas, Bupati dan Ketua DPRD Labuhan Batu, Inspektur Tapanuli Tengah, dan Kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Turut hadir para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (Job Purba)

Kepala BNN: Tak Ada Ruang untuk Sindikat Narkoba, Penggagalan Penyelundupan 2 Ton Sabu di Perairan Kepri

0

DETEKSI.co-Batam, Sebuah operasi gabungan berskala besar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu terbesar dalam sejarah Indonesia. Sekitar 2 ton sabu berhasil disita dari Kapal Motor Sea Dragon Tarawa dalam operasi laut yang digelar di Perairan Kepulauan Riau oleh tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI AL, serta Polda Kepri.

Kepala BNN RI, Komjen Pol Dr Marthinus Hukom, menyampaikan operasi tersebut merupakan hasil dari kerja intelijen yang terkoordinasi selama lima bulan. Penangkapan dilakukan di tengah laut pada Kamis, 22 Mei 2025, pukul 15.30 WIB, setelah tim memperoleh informasi akurat terkait pergerakan kapal yang membawa sabu dari kawasan Segitiga Emas.

“Ini merupakan operasi yang telah kami rancang secara sistematis dan berbasis penguatan kerja sama intelijen lintas lembaga,” ujar Komjen Pol Marthinus, dalam konferensi pers di Dermaga Bea Cukai Batam, Senin (26/5/2025).

Sebelumnya, pada Rabu (21/5/2025) dini hari, kapal Sea Dragon Tarawa dihentikan oleh tim gabungan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu dalam kemasan teh hijau merek Guanyinwang. Sebagian besar kardus disimpan dalam ruang tangki bahan bakar bawah kapal, sebagai upaya menyamarkan muatan.

Enam tersangka berhasil diamankan dalam operasi ini. Mereka terdiri dari empat warga negara Indonesia berinisial HS, LC, FR, dan RH, serta dua warga negara asing asal Thailand, WP dan TL. Salah satu di antaranya diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Thailand.

“Sabu ini diduga akan didistribusikan ke Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui jalur laut. Upaya penyelundupan dari kawasan Segitiga Emas ini menunjukkan bahwa jaringan sindikat narkotika internasional masih aktif menargetkan wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka,” jelas Marthinus.

Berdasarkan estimasi, penyitaan sabu ini berpotensi menyelamatkan hingga delapan juta jiwa, dengan asumsi satu gram sabu dapat digunakan oleh empat orang.

Komjen Marthinus menegaskan BNN menyatakan perang terbuka terhadap seluruh bentuk jaringan narkotika. “Tidak ada ruang bagi sindikat narkoba di Indonesia. Ini bukan sekadar penindakan, ini adalah bentuk nyata komitmen kami demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan hasil operasi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti keseriusan dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup.

Konferensi pers turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kepri, pejabat pusat, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Penanganan kasus kini dilimpahkan ke BNN Provinsi Kepri untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan jaringan narkotika internasional lainnya. (Hendra S)

Hadirkan Pojok Pajak PBB, Bapenda Medan Permudah Masyarakat Untuk membayar Pajak di hari Libur

0

DETEKSI.co-Medan, Guna memberikan cakupan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB, Bapenda Kota Medan menghadirkan pojok pajak PBB di setiap kegiatan Pemko Medan yang menghadirkan masyarakat luas terutama di hari libur. Pojok pajak ini juga sebagai upaya untuk mencapai realisasi PAD yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Bapenda T. Robi Chairi, saat dikonfirmasi di kantor Bapenda Kota Medan, Senin (26/5/25).

” Konsep dari Pojok pajak PBB ini tujuannya adalah untuk memberikan cakupan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB khususnya di hari libur. Jadi kita berupaya untuk hadir di kegiatan yang bersifat mendatangkan masyarakat luas. Dalam pojok pajak ini masyarakat juga dapat membayar pajak kendaraan bermotor”, jelas Kepala Bapenda.

Dijelaskan Robi Chairi, selain di kegiatan besar Pemko Medan, pihaknya juga menghadirkan pojok pajak PBB di setiap kegiatan CFD. Jadi masyarakat yang datang ke CFD dapat memanfaatkan fasilitas yang dibuat untuk memudahkan mereka dalam membayar PBB.

“Kita hadirkan pojok pajak PBB di CFD, karena diketahui banyak masyarakat yang belum memiliki waktu luang untuk membayar pajak di hari kerja. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membayar PBB dan pajak kendaraan bermotor”, ujarnya.

Menurut Robi, untuk mekanisme pembayaran PBB di pojok pajak, masyarakat cukup hanya menginformasikan kepada kita nomor objek pajaknya, nantinya kita akan sampaikan informasi tentang pajak terhutang yang harus dibayarkannya.

“Dalam pojok pajak PBB pihaknya bekerjasama dengan Bank Sumut dan mereka menurunkan tellernya guna mempermudah masyarakat membayar yang akan masuk langsung ke kas. Kita juga mendorong masyarakat untuk membayar menggunakan QRIS”, ucapnya

Ditambahkan Robi, pojok pajak PBB ini sudah dimulai dari awal tahun 2025, dan beberapa bulan ini kita rutin menggelar pojok pajak PBB di setiap kegiatan Pemko Medan. Seperti kegiatan MTQ kemarin, banyak masyarakat yang membayarkan PBB.

“Setelah berjalan program ini, efektifitasnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena kita membuka layanan ini di hari libur, sebagai alternatif masyarakat yang hanya bisa melakukan pembayaran di hari libur”, pungkasnya.

Terkait jumlah Pajak yang terhimpun dalam pojok pajak ini, Robi Chairi mengungkapkan sampai saat ini, Jumlah pajak PBB yang terhimpun dari Pojok pajak sebanyak 1.600 Wajib Pajak (WP).

“Jumlah Pajak PBB yang didapatkan dalam pojok pajak sebesar Rp 1 Milyar lebih. Ini terhimpun dari setiap even yang digelar Pemko Medan. Sedang pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang terhimpun sebesar Rp 155 juta”, sebutnya.

Selanjutnya kepada masyarakat yang sudah membayar pajak di pojok pajak, Robi Chairi mengucapkan terima kasih dan kepada masyarakat lainnya dirinya berharap agar dapat memanfaatkan program ini dan membayarkan kewajibannya sebelum jatuh tempo.

“Dengan membayar pajak masyarakat ikuti berkontribusi dengan pembangunan kota Medan kedepannya karena Medan untuk semua dan semua untuk Medan”, kata Robi Chairi sembari menjelaskan bagia masyarakat yang membayarkan pajak di pojok pajak PBB akan mendapatkan souvenir dan doorprize.

Terakhir, Robi menjelaskan,bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas telah menginstruksikan kepada Bapenda untuk bagaimana masyarakat melakukan kepatuhan dalam membayar pajak.

“Kami juga diminta untuk bagaimana bisa mencapai realisasi PAD yang telah ditetapkan, tentunya ini membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder”, ucap Robi.(Red/d)

Bareskrim Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Ini Enam Alasannya

0
Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. - (Antara/Fauzan)
Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. - (Antara/Fauzan)

DETEKSI.co-Jakarta, Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo akhirnya menemukan titik terang. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli dan tidak ditemukan unsur pidana dalam dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

Pernyataan resmi ini menjadi penting karena menyangkut kredibilitas kepala negara dan integritas institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan tinggi.

Berikut adalah enam alasan utama yang menjadi dasar kesimpulan Bareskrim:

1. Verifikasi ke Lembaga Pendidikan Asal
Tim penyelidik Bareskrim melakukan verifikasi langsung ke dua lembaga pendidikan yang pernah ditempuh Jokowi: SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Penyelidik memeriksa tiga orang dari lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta, enam orang rekan sekolah, serta enam pihak eksternal. Juga diperiksa satu orang teradu, yaitu Bapak Joko Widodo,” jelas Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Dirtipidum Bareskrim.

2. Pemeriksaan Arsip dan Keterangan Saksi
Selain mengecek arsip resmi, Bareskrim juga menggali informasi dari saksi-saksi, termasuk alumni dan tenaga pengajar di kedua institusi pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan kronologi pendidikan Jokowi.

3. Pembandingan Ijazah dan Dokumen Akademik
Di UGM, verifikasi mencakup pembandingan ijazah Jokowi dengan tiga ijazah milik alumni lain yang lulus pada tahun yang sama. Proses ini melibatkan pemeriksaan visual dan digital terhadap kesesuaian format, isi, dan elemen dokumen.

4. Keberadaan Skripsi dalam Sistem Digital UGM
Skripsi Jokowi diketahui menjadi satu-satunya skripsi lulusan Fakultas Kehutanan sebelum tahun 1990 yang telah diunggah ke sistem Perpustakaan Terpadu Digital (PTD) UGM. Skripsi tersebut dialihkan dalam format digital pada 2016 dan diunggah pada 2019 sebagai bentuk penghormatan terhadap alumnus yang kini menjadi presiden.

“Pengunggahan ini dilakukan oleh admin sebagai bentuk kebanggaan fakultas karena salah satu alumninya menjadi tokoh nasional,” ujar Djuhandhani.

5. Uji Forensik Laboratorium Polri
Ijazah Jokowi juga diuji oleh tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Pengujian meliputi bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan dekan dan rektor. Hasilnya, tidak ditemukan perbedaan signifikan dengan dokumen pembanding dari rekan seangkatannya.

6. Pengumpulan Keterangan dari 39 Saksi
Sebanyak 39 orang telah dimintai keterangan, termasuk dosen UGM, rekan SMA, serta Presiden Jokowi sendiri. Pendalaman dilakukan secara menyeluruh guna memastikan validitas informasi dari berbagai sudut pandang.

Penyelidikan Dinyatakan Selesai
Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Bareskrim menyimpulkan tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Dengan demikian, penyelidikan dihentikan.

“Dari proses pengaduan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” tegas Djuhandhani.

Koordinasi dengan Polda Metro Jaya
Meski kasus utama telah ditutup, Bareskrim tetap menjalin koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait laporan pencemaran nama baik yang masih berjalan. Namun, Bareskrim menegaskan tidak akan mengintervensi penanganan kasus tersebut.

“Kami tetap berkoordinasi dengan Polda, namun penanganannya tetap dipercayakan kepada mereka,” pungkas Djuhandhani.

Dengan pembuktian forensik dan saksi-saksi yang valid, Bareskrim menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi sah dan autentik. Keputusan ini diharapkan menjawab keraguan publik dan menghentikan spekulasi yang tidak berdasar.(Red)

Terkait Ketertiban Umum, Komisi III DPRD Langkat Sidak Di Pajak Baru Tanjung Pura

0

DETEKSI.co-Langkat, Komisi III DPRD Kabupaten Langkat melakukan sidak di pasar baru jalan Khairul Anwar, kelurahan pekan tanjung pura, Senin (26/05/2025). Sidak tersebut dipimpin ketua komisi III DPRD Langkat Pimanta Ginting dan di dampingi Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Langkat Rahmad Rinaldi, Ahmad Senang, Purwanto dan Edison Tarigan.

Menurut Pimanta Ginting sebelumnya ia menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya pedagang di seputaran jalan Khairil Anwar tersebut yang sering menimbulkan kemacetan arus lalulintas.

” Kami menerima laporan dari pedagang pasar Baru Tanjung pura akan kesemrawutan pedagang dan kita lihat itu menyebabkan kemacetan arus lalulintas, disini kami menghimbau agar para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Khairil Anwar untuk menertibkan dagangannya, kami beri waktu tiga hari jika himbauan ini tidak diindahkan maka akan dilakukan penindakan ” tegas Pimanta Ginting.

Sementara itu sekretaris komisi III DPRD Langkat Rahmad Rinaldi menerangkan bahwa dalam sidak tersebut para pedangan memahami dan menyadari persoalan itu.

” Disini kesadaran akan penyelenggaraan ketertiban umum bagi masyarakat di kabupaten Langkat sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) NO .8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Langkat dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umun, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup” tambah Rahmad Rinaldi.

Selian mengakibatkan kemacetan lalulintas, aktifitas pedagang di luar pasar Baru Tanjung pura ini juga mengganggu penjualan para pedagang yang ada di dalam pasar. Seperti yang disampaikan Parmi (54) dan Sriani (45), Meraka merasa terganggu karen para pembeli tidak lagi masuk ke dalam pasar untuk membeli sayur mayur dan lain sebaginya.

” Para pembeli lebih senang berbelanja di pinggir jalan sehingga kami yang berjualan didalam pasar ini jadi kurang pembeli, kami berharap seluruh pedagang yang ada di jalan sana masuk kedalam masih banyak meja yang kosong ” terang Parmi dan Sriani.

Tampak hadir saat itu kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Langkat Ikhsan Aprija, kepala dinas perhubungan kabupaten Langkat Arie Ramadhany, Sekretaris Sat Pol Polisi pamong praja kabupaten Langkat Syamsul Bahri dan camat tanjung pura T. Reza Aditya. (AR Lim).

Korwil PMPHI Sumut Kritik Permintaan Tanah oleh Ephorus HKBP

0
Korwil PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat.
Korwil PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat.

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menanggapi kunjungan Ephorus HKBP ke pemerintah yang disebutnya sebagai tindakan tidak tepat dan mempermalukan institusi gereja.

Menurut Gandi, kunjungan Ephorus ke Menteri Kehutanan terkait permintaan lahan untuk HKBP mungkin terinspirasi dari saran yang disampaikan oleh PMPHI melalui media. Namun demikian, ia menilai langkah tersebut sangat keliru.

“Terima kasih kepada Ephorus HKBP yang telah berkunjung ke Pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Mungkin itu sesuai dengan saran kami di media,” kata Gandi Parapat

Namun Gandi melanjutkan dengan nada satir, “Saya inikan warga HKBP boleh dong memberi kritik yang sifatnya membangun, maka saya sakit perut karena tertawa terbahak-bahak ketika mengetahui kunjungan Ephorus HKBP ke pemerintah”. kata Gandi kepada wartawan deteksi.co pada Senin (26/5/2025).

Ditambahkan, Korwil PMPHI mengkritik keras tindakan Ephorus, menyebutnya sebagai bentuk spekulasi dan penyalahgunaan atribut gereja.

“Saya sarankan kepada Ephorus, berhentilah berspekulasi. Jangan bohongi diri sendiri dan Tuhan. Jangan memperalat jubah hitam dan Alkitab untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan peralat HKBP. Semua biaya hidup Ephorus ditanggung oleh HKBP, jadi tugasnya bukan untuk meminta-minta,” tegas Gandi.

Lebih jauh, Gandi menyebut permintaan tanah kepada Menteri Kehutanan sebagai tindakan yang memalukan bagi warga HKBP.

“Sejak kapan HKBP memberi mandat kepada Ephorus untuk meminta-minta tanah kepada pemerintah dengan dalih kesalahan PT TPL? Apakah ini yang disebut Ephorus sebagai bentuk gereja yang berpolitik?” ujarnya dengan nada bertanya.

Gandi juga mengingatkan pihak Kementerian Kehutanan agar tidak gegabah menanggapi permintaan tersebut.

“Saya akan menuntut Menteri Kehutanan ke pengadilan jika berani mengabulkan permintaan Ephorus HKBP, apalagi dengan memperalat isu seputar PT TPL. Ingat, Ephorus HKBP bukan pengemis, apalagi dengan membawa-bawa nama perusahaan yang dilindungi negara,” tegasnya lagi.

Menurut Gandi, aset yang dimiliki HKBP, baik berupa tanah maupun kekayaan lainnya, sudah sangat besar dan seharusnya membuat orang lain kagum.

“Persoalan antara masyarakat dan PT TPL biarlah menjadi urusan masyarakat. Jangan mencampuradukkan dengan urusan gereja. Jika ingin berbicara atau meminta-minta, silakan tanggalkan dulu jubah hitam yang sakral itu,” katanya.

Ia pun menduga ada kemungkinan campur tangan dari oknum pemerintah atau politisi yang menjerumuskan Ephorus untuk mengambil sikap demikian.

“Bisa jadi ada yang menyuruh agar Ephorus menyalahkan PT TPL dan kemudian meminta lahan untuk HKBP. Jika itu terjadi, maka mereka tengah bersekongkol,” duganya.

Di akhir pernyataannya, Gandi mengajak semua pihak untuk mendoakan agar Ephorus dan para pengikutnya kembali memahami tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya.

“Semoga damai di bumi seperti di surga,” pungkasnya.(Ril)

Mengapa Kanker Anus Sering Diabaikan?

0
ilustrasi foto.
ilustrasi foto.

Mengapa Kanker Anus Sering Diabaikan, kanker anus jarang dibicarakan karena:

  • Angka kejadiannya tergolong rendah.
  • Banyak orang merasa malu membicarakan masalah di area anus.
  • Gejala awal sering tidak disadari atau dianggap sepele.

Apa Itu Kanker Anus?
Kanker ini terjadi pada sel-sel yang melapisi anus, bagian paling akhir dari saluran pencernaan.

Penyebab Utama: HPV (Human Papillomavirus) :

  • 9 dari 10 kasus kanker anus disebabkan oleh HPV, virus yang menular lewat hubungan seksual.
  • HPV16 adalah jenis paling berisiko menyebabkan kanker.
  • Infeksi HPV bisa terjadi tanpa hubungan seks anal.
  • Vaksin HPV terbukti efektif mencegah kanker yang disebabkan HPV, termasuk kanker anus dan serviks.

Faktor Risiko Lainnya :

  • Usia lanjut
  • Kebiasaan merokok
  • Sistem kekebalan tubuh lemah (misalnya karena HIV atau pengobatan)
  • Aktivitas seksual berisiko (terutama seks anal atau memiliki banyak pasangan)
  • Riwayat kanker serviks, vagina, atau vulva

Gejala Kanker Anus yang Perlu Diwaspadai
Meskipun sering tanpa gejala awal, waspadai jika Anda mengalami:

  • Perdarahan dari anus
  • Benjolan di sekitar anus
  • Gatal atau rasa tidak nyaman yang tidak hilang
  • Kesulitan buang air besar atau perasaan tidak tuntas

Gejala-gejala ini juga bisa disebabkan oleh ambeien atau kanker usus, jadi penting untuk konsultasi ke dokter jika muncul gejala mencurigakan.

Pentingnya Deteksi Dini

  • Jika terdeteksi dini, 90% pasien bisa bertahan hidup lebih dari 5 tahun.
  • Pada stadium lanjut, angka ini turun menjadi sekitar 60%.
  • Deteksi bisa lewat pemeriksaan fisik sederhana, anoskopi, atau pemeriksaan lanjutan.

Dua Pelaku Pembacokan Jaksa di Deli Serdang Ditangkap, Salah Satunya Pengurus Ormas

0

DETEKSI.co-Medan, Tim gabungan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menangkap dua pelaku pembacokan terhadap seorang jaksa dan aparatur sipil negara (ASN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang. Penangkapan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam usai insiden berdarah yang terjadi di area perkebunan sawit, Desa Perbaungan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (24/5/2025).

Korban dalam peristiwa ini adalah Jhon Wesli Sinaga (53), seorang jaksa, dan Acensio Hutabarat (23), seorang ASN. Keduanya mengalami luka serius setelah diserang dengan senjata tajam saat berada di kebun untuk memanen buah sawit.

Identitas dan Kronologi Penangkapan
Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani, membenarkan penangkapan kedua pelaku, yang dilakukan oleh tim gabungan Ditreskrimum sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi (25/5/2025).

“Benar, kedua pelaku pembacokan terhadap jaksa telah ditangkap,” ujar Kompol Siti, seperti dikutip dari Suara.com.

Pelaku pertama yang diduga sebagai otak serangan diketahui bernama Alpa Patria Lubis alias Kepot, seorang pengurus organisasi masyarakat (ormas) di Deli Serdang. Ia ditangkap pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB di kawasan Jalan Pancing, Kota Medan.

Pelaku kedua, Surya Darma alias Gallo, yang berperan sebagai eksekutor, diringkus pada Minggu pagi sekitar pukul 04.30 WIB di wilayah Binjai. Keduanya diketahui merupakan residivis dalam kasus perampokan.

Saat ini, keduanya telah diamankan di Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pendalaman terkait motif pembacokan.

Diduga Terkait Penanganan Perkara
Kasi Intelijen Kejari Deli Serdang, Boy Amali, menduga kuat bahwa aksi penyerangan ini terkait langsung dengan perkara hukum yang tengah ditangani oleh jaksa korban.

“Kejaksaan akan meminimalkan segala bentuk ancaman terhadap penanganan perkara dengan dukungan dari TNI dan Polri,” tegas Boy.

Senada, Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre Wanda Ginting, menjelaskan bahwa penyerangan terjadi secara tiba-tiba sesaat setelah kedua korban tiba di lokasi kebun sawit. Dua pria tak dikenal datang dengan sepeda motor dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam.

Baca berita sebelumnya : Jaksa di Deli Serdang Dibacok OTK saat Panen Sawit – Deteksi

Perlindungan terhadap Jaksa Diperkuat
Merespons meningkatnya ancaman terhadap aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa.

Beleid tersebut mengatur pemberian perlindungan komprehensif kepada jaksa dan keluarganya, baik dalam tugas maupun di luar jam dinas, melalui koordinasi TNI dan Polri.

TNI bertugas memberikan pengamanan secara kelembagaan di lapangan.

Polri mengamankan secara pribadi, termasuk kepada keluarga jaksa hingga derajat ketiga.

Sinyal Tegas Penegakan Hukum
Kasus ini kembali menyoroti risiko yang dihadapi aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Penangkapan cepat terhadap para pelaku menjadi sinyal kuat bahwa tindakan kekerasan terhadap aparat hukum tidak akan ditoleransi.

Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus memperkuat sinergi dengan kejaksaan dan aparat lainnya dalam menjaga proses penegakan hukum yang adil dan bebas dari intimidasi.(Tim)

Patroli Presisi Amankan 4 Remaja Terduga Pelaku Tawuran di Medan Johor, Satu Stik Golf Disita

0

DETEKSI.co – Medan, Patroli Presisi Sat Samapta Polrestabes Medan merespons cepat laporan masyarakat yang masuk melalui Call Center 110 terkait adanya sekelompok remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Jln. Jaya Tani, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, pada Sabtu (25/5/2025) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Patroli Presisi yang terdiri dari unit Roda 2 dan Kijang 02 segera bergerak ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian, petugas berhasil mengamankan empat orang remaja yang diduga terlibat dalam rencana aksi tawuran. Selain itu, satu buah stik golf yang diduga akan digunakan sebagai senjata dalam tawuran turut disita sebagai barang bukti.

Keempat remaja tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Patroli Polsek Delitua untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan, sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aksi tawuran yang meresahkan masyarakat. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dengan melaporkan potensi gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110.

Langkah cepat yang dilakukan oleh Patroli Presisi ini menjadi bukti nyata kesigapan kepolisian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kota Medan, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. (Pea)

Subbid Provos Polda Sumut dan Sie Propam Polres Sergai Gelar Gaktibplin, 8 Personel Ditemukan Langgar Disiplin

0

DETEKSI.co-Serdang Bedagai, Dalam rangka menjaga kedisiplinan dan profesionalisme aparat kepolisian, Subbid Provos Polda Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Iptu Feri Judo, S.H., melaksanakan kegiatan Penegakan dan Penertiban Disiplin (Gaktibplin) bersama Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (23/5/2025).

Kegiatan dilangsungkan di Lapangan Apel Polres Sergai, Jalan Negara, Sei Rampah, sejak pukul 08.00 WIB, dan menyasar seluruh personel dari jajaran Polres Sergai, termasuk perwira dan bintara.

Fokus Pemeriksaan Kelengkapan Personel
Wakapolres Sergai Kompol Mukmin Rambe, S.H., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa Gaktibplin meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi personel seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri, KTP, serta atribut pribadi seperti sikap tampang, kerapian rambut, penggunaan masker, dan dokumen penting lainnya.

“Gaktibplin ini menyasar semua personel, tanpa terkecuali. Perwira juga diperiksa sebagai bentuk keteladanan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Kompol Mukmin.

8 Personel Ditemukan Langgar Disiplin
Dari hasil pemeriksaan, Kasi Propam Polres Sergai AKP F.S.M. Manik, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa terdapat 8 personel yang melakukan pelanggaran, antara lain:

  • Aipda S.D. Sipayung (Polsek Dolok Masihul): Rambut panjang
  • Aipda David (Sat Lantas): Tidak membawa NPWP dan BPJS
  • Bripka A.L. Manulang (Bag Log): Tidak membawa NPWP dan BPJS
  • Brigadir Rendi (Sat Samapta): Memelihara jenggot
  • Brigadir M. Taufik (Sat Lantas): Tidak membawa BPJS
  • Brigadir Eko Saputra (Sat Lantas): Rambut panjang
  • Brigadir Markus (Sat Binmas): Sikap tampang dan pakaian tidak rapi
  • Bripda Imam Rinaldi (Bag SDM): Rambut panjang

Tidak Ditemukan Pelanggaran dalam Pemeriksaan Lain
Selain pemeriksaan kelengkapan pribadi, giat ini juga mencakup pemeriksaan:

  • Handphone (Judol): Tidak ditemukan pelanggaran
  • Senjata api di gudang logistik: Tidak ditemukan pelanggaran
  • Sel tahanan: Tidak ditemukan pelanggaran
  • Tes urine acak terhadap 15 personel perwakilan Bag, Sat, dan Si: Hasilnya negatif dari penyalahgunaan narkotika

“Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya Propam untuk memastikan kedisiplinan internal tetap terjaga,” pungkas AKP F.S.M. Manik.

Kegiatan Gaktibplin ini merupakan langkah konkret dalam membentuk citra Polri yang profesional, humanis, dan berintegritas, sejalan dengan komitmen transformasi menuju Polri yang Presisi.(Red)