DETEKSI.co-Bandung, Pengawasan pesisir selatan Jawa Barat menghadapi tantangan besar karena wilayah yang menjadi tanggung jawab Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung sangat luas, termasuk kawasan terpencil di Sukabumi.
Jarak dari pusat kota menuju sejumlah kawasan pesisir bahkan dapat ditempuh dalam waktu berjam-jam. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan personel dan sarana yang dimiliki Lanal Bandung.
Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah desa yang berada di kawasan pesisir.
Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Desy mengatakan perhatian terhadap kawasan pesisir Jawa Barat tidak seharusnya hanya terpusat di Pangandaran yang dikenal sebagai destinasi wisata.
Menurutnya, kawasan Palabuhanratu, Ciwaru, dan Ujung Genteng juga memiliki potensi yang perlu diperhatikan. Selain aktivitas masyarakat, wilayah tersebut memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan.
“Lanal Bandung bisa kemudian memantau apa pun yang terjadi di (daerah pariwisata) sana, itu penting juga,” ujar Desy.
Menurut Desy, pemerintah desa dapat menjadi mitra strategis Lanal Bandung dalam membantu memantau kondisi wilayah pesisir.
Kerja sama tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pengawasan. Kolaborasi juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa, termasuk destinasi wisata yang berada dalam kawasan teritorial TNI.
Desy mencontohkan sejumlah desa di Ujung Genteng yang memiliki keinginan mengembangkan destinasi wisata.
Namun, pengembangan tersebut menghadapi persoalan karena sebagian wilayah berada dalam teritori atau wilayah kerja TNI.
Karena itu, diperlukan pola sinergi yang memungkinkan potensi daerah tetap dikembangkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kedaulatan wilayah.
“Di sisi lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dari pengelolaan atas izinnya. Jadi, atas izin Angkatan Laut, atas izin Angkatan Udara, atau bahkan daerah wisata di sana,” katanya.
Desy juga menyoroti kemampuan Lanal Bandung dalam memberikan respons cepat ketika terjadi persoalan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurutnya, jarak yang jauh antara markas dan sejumlah kawasan pesisir harus diimbangi dengan sarana dan prasarana serta sistem pemantauan yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa wilayah yang jauh dan sulit dijangkau dapat menjadi celah bagi berbagai bentuk kejahatan.
Salah satu potensi yang disorot adalah masuknya imigran gelap.
Karena itu, kemampuan deteksi dan pemantauan kawasan pesisir perlu diperkuat agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
“Kalau terjadi sesuatu, lalu kemudian Bapak harus gercep ke sana, sementara tadi sarana prasarana Bapak bilang ada, tapi bagaimana pengelolaannya?” ujar politikus Fraksi PAN tersebut.
Desy meminta kebutuhan sarana dan prasarana serta pembinaan potensi maritim dihitung secara detail.
Menurutnya, perhitungan berdasarkan kebutuhan konkret diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran.
Dengan perencanaan yang jelas, kebutuhan untuk menjalankan tugas pengamanan wilayah dapat disusun secara lebih tepat.
“Saya sangat ingin sekali mengetahui tentang perhitungan pembinaan potensi ataupun pengembangan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk memulai tugas Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik, untuk menjaga teritorial kedaulatan negara kita,” tegasnya.
Desy berharap penguatan pengawasan pesisir selatan Jawa Barat tidak hanya bergantung pada kemampuan Lanal Bandung.
Jejaring pengawasan juga perlu dibangun bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadapi luas wilayah dan jarak yang menjadi tantangan pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat pesisir mengembangkan potensinya tanpa mengabaikan keamanan dan kedaulatan negara.(Ril)
