DETEKSI.co-Tapteng, Pengisian Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Provinsi Sumatera Utara, diduga tidak sesuai undang-undang.
Beredar kabar, 74 ASN yang akan diproyeksikan mengisi Pj Kepala Desa bukan nama-nama diusulkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diverifikasi dan diteruskan Camat ke Bupati.
Tudingan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah calon Pj Kepala Desa yang dikondisikan ini, berkumpul di Kantor Bupati Tapteng, untuk menerima arahan terkait pengajuan Dana Desa.
Salah seorang calon Pj Kepala Desa yang berkumpul mengaku jika dirinya bukan merupakan usulan dari BPD setempat, melainkan titipan salah satu oknum pejabat di Pemkab Tapteng.
Pria yang meminta identitasnya ini dirahasiakan juga menyebutkan, jika calon Pj Kepala Desa ada yang berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.
Padahal, berdasarkan Surat Edaran Sekdakab Tapteng Nomor 400.10/4373/2026, tertanggal 9 September 2026 menegaskan, calon Pj Kepala Desa berasal dari unsur PNS di lingkup Pemkab Tapteng, yang bukan berasal dari kalangan guru dan tenaga kesehatan.
Dugaan pengkondisian pengisian Pj Kepala Desa ini, mendapat perhatian dari pemerhati pembangunan dan pemerintahan di Tapanuli Tengah.
Adanya pengkondisian untuk mengisi jabatan Pj Kepala Desa tanpa mekanisme yang berlaku, dinilai merupakan pelanggaran undang-undang.
“Jika ada indikasi bahwa Pj Kepala Desa dikondisikan, itu telah menyalahi ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua LSM LIPPAN, Mangudut Hutagalung, Sabtu (14/11/2026).
Mangudut menyebutkan, selain harus diajukan oleh BPD, ada mekanisme dan aturan lainnya yang tidak boleh ditabrak dalam pengisian Pj Kepala Desa.
Salah satunya, pengajuan dokumen calon Pj Kepala Desa yang harus diserahkan ke Bupati, melalui Camat setempat.
“Apakah calon-calon yang diduga dikondisikan ini telah menyerahkan dokumen persyaratan melalui Camat,” sebut Mangudut dengan nada bertanya.
Pria yang sangat vokal ini menegaskan, dugaan pengkondisian nama-nama untuk mengisi jabatan Pj Kepala Desa merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.
“Bisa dilaporkan kepada Inspektorat maupun Ombudsman,” tandasnya. (Rosianna Hutabarat)
