Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
banjir bandang 2025
PMPHI Sumut Pertanyakan Hasil RDP dengan Komisi IV DPR RI dan Kebijakan Pencabutan Izin 28 Perusahaan
DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat mempertanyakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI yang digelar pada 6 April 2026 serta RDP...
Pencabutan Izin 28 Perusahaan Disorot Keras, Tokoh Masyarakat, Agama dan Aktivisi Angkat Bicara
DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan di Sumatera Utara. Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik dan konflik sosial.
Pencabutan izin 28...
Latest News
KUPT Samsat Pandan: Bayar Pajak Kendaraan, Bawa Pulang Hadiah
DETEKSI.co-Tapteng, Bapenda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026.Kegiatan ini mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli...

