Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Kebijakan Publik
KPK Mulai Kajian Regulasi Lobi Politik, Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi Kebijakan
DETEKSI.co-Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai kajian mengenai praktik lobi politik dan regulasi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini menjadi strategi pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem, bukan semata...
Fraksi di DPRD Samosir Lancarkan Kritik Keras Kepada Kepala Bappeda & Litbang, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Bupati Vandiko Harus Panggil Rajoki Simarmata
DETEKSI.co-Pangururan, Suasana politik di Kabupaten Samosir panas. Setelah tiga (3) Fraksi di DPRD Samosir, Fraksi PDIP, Golkar dan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (PDIR) secara terang-terangan melancarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda...
Latest News
Editor -
Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN 2026, Tegaskan Aparatur Harus Berpihak kepada Rakyat
DETEKSI.co-Sumedang, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026...

