DETEKSI.co-Jakarta, Pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyiapkan dua nama calon untuk mengisi jabatan yang kini kosong.
Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam proses tersebut, Prabowo juga berpeluang berkonsultasi dengan partai-partai koalisi pemerintah.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua nama tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, Presiden dapat menentukan mekanisme pembahasan, termasuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait maupun partai politik pendukung pemerintah.
Yusril juga mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan sinyal akan membicarakan persoalan tersebut dengan partai-partai koalisi.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril mengaku belum mengetahui kapan konsultasi tersebut akan dilaksanakan. Penentuan waktu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Sementara itu, posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa jabatan Wakil Presiden kosong sejak Gibran menyatakan mundur.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Muzani menegaskan, MPR akan segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan konstitusi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.
Dengan demikian, proses penentuan pengganti Gibran kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam menyiapkan dua calon serta tahapan pembahasan bersama MPR sesuai ketentuan yang berlaku.(Ril)
