pengadaan barang dan jasa

DETEKSI.co-Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat tindak lanjut peningkatan integritas melalui rapat yang membahas risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Rapat Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal bersama KPK...

DETEKSI.co-Jakarta, Nilai belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah 2026 mencapai Rp243,7 triliun. Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian penting karena kualitas pengadaan menentukan seberapa besar belanja pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nilai PBJ 2026 yang mencapai ratusan triliun rupiah...

DETEKSI.co-Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Salah satu tersangka merupakan Bupati Pemalang periode 2025–2030 berinisial...

DETEKSI.co-Jakarta, Business Judgement Rule (BJR) tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Penegasan tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengingat bahwa perlindungan...

DETEKSI.co-Jakarta, KPK dan KPPU memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui integrasi sistem elektronik antarlembaga. Langkah ini dilakukan agar berbagai potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi...

DETEKSI.co-Medan, Tender Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya kritik terhadap kualitas penyelenggaraan acara, muncul pula dugaan bahwa proses penetapan pemenang tender kegiatan tahunan tersebut telah dikondisikan sejak awal. Sorotan itu mengemuka setelah berbagai komentar bermunculan...

DETEKSI.co-Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dengan menyoroti tiga sektor yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut...