DETEKSI.co-Nias Barat, Universal Health Coverage (UHC) Nias Barat terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan, jaminan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Karena itu, pelaksanaan UHC harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat memimpin rapat koordinasi penguatan UHC di Kabupaten Nias Barat di Pendopo Bupati Nias Barat, Selasa (11/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Surya didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti.
Surya menjelaskan, UHC merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah provinsi atau kabupaten. Penguatan UHC membutuhkan kerja sama berbagai pihak hingga tingkat terbawah.
“UHC ini adalah pelayanan wajib dasar yang harus dilaksanakan seluruh kepala daerah dan negara,” kata Surya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Nias Barat telah mencapai 97,84 persen dari total penduduk.
Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 91,01 persen.
Dengan capaian tersebut, status UHC Kabupaten Nias Barat saat ini berada pada kategori UHC Madya.
Surya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi agar cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik.
Ia mengingatkan bahwa pemerataan layanan kesehatan membutuhkan proses dan kerja sama yang konsisten.
“Dan untuk ini, tentu perlu waktu, itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, maka perlu kolaborasi yang kuat, hingga ke tingkat terbawah. Mudah-mudahan kerja sama kita, kolaborasi kita bisa mewujudkan visi misi kita bersama,” ujar Surya.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyambut baik penguatan program UHC yang dilakukan bersama Pemprov Sumut.
Menurut Eliyunus, program UHC menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Untuk mendukung pelayanan kesehatan, Kabupaten Nias Barat saat ini memiliki 13 puskesmas, empat klinik pratama, dan satu Rumah Sakit Umum Daerah.
Pemerintah Kabupaten Nias Barat menargetkan status UHC daerah tersebut meningkat dari kategori Madya menjadi UHC Utama pada 2026.
“2026 kami ingin targetkan peningkatan status UHC Nias Barat menjadi UHC Utama, agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin menyeluruh,” kata Eliyunus.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat Nias Barat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahrizal, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Achmad Fadly, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Mulyono. (Ril)
