DETEKSI.co-Jakarta, Pemerintah kembali memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pengembangan UMKM, perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
UMKM menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Muhaimin mengatakan Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga terus memfasilitasi pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Menurut Muhaimin, berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah berjalan akan dilanjutkan dan diperkuat. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan aset-aset milik kementerian, lembaga, hingga BUMN yang selama ini belum optimal digunakan untuk mendukung kegiatan UMKM.
Aset tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pemasaran produk, tempat display hasil karya pelaku usaha, hingga pusat kegiatan festival UMKM dan ekonomi kreatif.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan akan terus dilanjutkan,” ujar Muhaimin.
Selain fasilitas ruang usaha, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran besar untuk mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Muhaimin mengungkapkan dirinya mengusulkan tambahan anggaran sedikitnya Rp1 triliun untuk memperkuat berbagai kegiatan pemberdayaan usaha rakyat.
Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program pengembangan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, hingga mempermudah akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“InsyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” katanya.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Muhaimin menegaskan subsidi energi juga akan diarahkan agar lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga memperkuat integrasi data penerima bantuan melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tidak salah sasaran.
Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam seluruh program bantuan pemerintah.
Selain itu, pemerintah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Fokus tersebut menjadi bagian dari target nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi lima persen pada 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin. (Red/d)
