DETEKSI.co-Medan, Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan yang digelar di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan dana dari pemerintah pusat tersebut harus segera dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.
Pemerintah Kota Medan turut mengikuti rapat tersebut. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, yang hadir bersama para kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Rapat koordinasi dipimpin langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fatoni mengikuti kegiatan secara daring. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta jajaran pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan tambahan TKD merupakan amanah dari Presiden yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana. Menurutnya, penggunaan anggaran harus diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan melalui pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program nonfisik, serta penyaluran bantuan sosial.
Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan kembali tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total nilai mencapai Rp10,6 triliun.
Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara memperoleh porsi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun. Besarnya alokasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan dampak bencana di berbagai daerah di provinsi tersebut.
Meski memperoleh alokasi terbesar, Bobby mengakui realisasi penggunaan TKD di Sumatera Utara masih belum optimal. Menurutnya, salah satu kendala utama berasal dari proses perencanaan dan pengadaan pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bobby mengusulkan penerapan mekanisme design and build agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Bobby menilai dampak bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian daerah dan menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027.
Menurut Bobby, keberlanjutan dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah yang masih menghadapi dampak bencana. (Red/d)
