DETEKSI.co-Mataram, Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat kebakaran saat kerusuhan pada Agustus 2025 didorong segera memasuki tahap pembangunan kembali. Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menilai percepatan proyek tersebut penting agar aktivitas kelembagaan DPRD dapat kembali berjalan secara optimal.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Hadi usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kantor DPRD Provinsi NTB di Mataram, Rabu (22/7/2026).
Pembangunan Gedung DPRD NTB dinilai sudah memiliki modal awal yang kuat. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) hampir rampung sehingga dapat segera dilanjutkan ke tahapan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik.
“Kami sudah menyaksikan langsung di lapangan, dan penyusunan DED hampir selesai. Harapannya proses pembangunan bisa dipercepat sehingga DPRD Provinsi NTB segera memiliki gedung yang representatif,” ujar Abdul Hadi.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan kondisi DPRD NTB saat ini masih jauh dari ideal. Aktivitas kedewanan masih berlangsung di ruang-ruang sementara yang tersebar di beberapa lokasi setelah gedung utama mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Menurutnya, situasi tersebut berdampak terhadap kenyamanan dan efektivitas pelaksanaan tugas lembaga legislatif. Bahkan, sebagian area parkir dimanfaatkan sebagai ruang kerja karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.
“Sebagai lembaga legislatif tingkat provinsi, tentu sangat miris apabila harus menempati ruang-ruang yang tidak permanen, bahkan area parkir digunakan sebagai ruang kerja. Kondisi seperti ini tentu tidak ideal bagi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan,” katanya.
Abdul Hadi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat seluruh proses administrasi agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Salah satu langkah yang didorong adalah pelaksanaan tender dini sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia.
Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik Gedung DPRD NTB bisa dimulai pada 2027 dan selesai tepat waktu.
“Kami berharap kementerian dapat bergerak cepat, termasuk melakukan tender dini. Dengan begitu, pembangunan pada 2027 bisa langsung berjalan dan selesai sesuai target,” ujarnya.
Menurut Abdul Hadi, keberadaan gedung DPRD yang representatif tidak hanya memberikan kenyamanan bagi anggota dewan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi.
Ia menilai fungsi legislasi, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah akan lebih efektif apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai.
“Kalau gedungnya segera selesai, pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. Fungsi legislasi, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal,” ucapnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Abdul Hadi, akan terus mengawal seluruh proses pembangunan, mulai dari penyelesaian DED, penganggaran, hingga pelaksanaan konstruksi agar Gedung DPRD Provinsi NTB dapat kembali difungsikan secepat mungkin sesuai rencana. (Ril)
