DETEKSI.co-Samosir, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengusut tuntas dugaan penyimpangan tender dua proyek jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.
Hotdon meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan, termasuk G.H., mantan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Samosir. Jika ditemukan bukti yang cukup, ia meminta pihak terkait segera ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum.
Desakan tersebut disampaikan Hotdon setelah membentangkan spanduk di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Samosir, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Hotdon, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi dalam proses tender proyek rekonstruksi Jalan Hutaginjang dan peningkatan Jalan Sihapilis–Tanjungan dengan total anggaran sekitar Rp18,46 miliar.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah persyaratan tender yang mewajibkan kontraktor menyediakan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan stone crusher berkapasitas 60 ton per jam di lokasi proyek.
Hotdon mempertanyakan dasar penetapan persyaratan tersebut, termasuk proses verifikasi pemenuhannya oleh panitia pengadaan.
Ia juga menyinggung informasi dari aktivis antikorupsi M.S. yang menyebutkan bahwa hingga kedua proyek selesai, AMP dan stone crusher sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender diduga tidak tersedia di lokasi pekerjaan.
“Jangan hanya pelaksana proyek yang diperiksa. Siapa yang menyusun persyaratan tender, bagaimana persyaratan itu ditetapkan, dan bagaimana proses evaluasinya harus dibuka secara terang. Peran G.H. saat menjabat Kepala UKPBJ juga harus didalami penyidik,” tegas Hotdon.
Menurutnya, penyidik perlu memastikan apakah persyaratan peralatan tersebut benar-benar diverifikasi atau hanya menjadi persyaratan administratif dalam dokumen tender.
**Soroti Dugaan Sikap Arogan terhadap Wartawan**
Selain persoalan tender, Hotdon turut menyoroti dugaan sikap arogan G.H. terhadap sejumlah wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek di Desa Simanindo.
Ia menyayangkan adanya sikap yang dinilainya tidak mencerminkan keterbukaan seorang pejabat publik ketika wartawan meminta penjelasan mengenai pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Hotdon mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial serta hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menghormati tugas jurnalistik dan tidak bersikap konfrontatif terhadap wartawan yang menjalankan fungsi pengawasan publik.
**Kejari Sudah Periksa Mantan Kepala UKPBJ**
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Juna Karokaro, membenarkan bahwa G.H. telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim penyidik terkait perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan karena yang bersangkutan menjabat Kepala UKPBJ ketika proses pengadaan kedua proyek berlangsung.
Kejari Samosir juga telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Saat ini, penyidik berkoordinasi dengan tim ahli untuk memeriksa kondisi fisik pekerjaan serta menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Adapun kedua proyek tersebut meliputi rekonstruksi Jalan Hutaginjang dengan anggaran sekitar Rp8,77 miliar dan peningkatan Jalan Sihapilis–Tanjungan senilai sekitar Rp9,69 miliar.
Total anggaran kedua proyek mencapai Rp18,46 miliar yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2022.
Hingga berita ini ditulis, Kejari Samosir belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
“Kami masih terus mendalami dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Perkembangannya akan kami sampaikan sesuai tahapan penanganan perkara,” kata Juna dalam keterangannya baru-baru ini.
Hotdon berharap penyidik mengusut seluruh mata rantai pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen tender, penetapan persyaratan, evaluasi penawaran hingga penentuan pemenang.
Ia juga menyampaikan bahwa pada Senin mendatang pihaknya berencana menyampaikan aspirasi secara langsung ke Kejari Samosir agar penanganan perkara dugaan korupsi tersebut segera memperoleh kejelasan.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini tidak mendapatkan kejelasan. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya.(Ril)
