DETEKSI.co-Jakarta, Keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. Ia menilai langkah tersebut lebih elegan dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan atau impeachment melalui DPR dan MPR.
Menurut Sudding, pengunduran diri Gibran menjadi pilihan yang dapat menghindarkan negara dari proses politik dan ketatanegaraan yang lebih panjang. Terlebih, menurutnya, dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR telah melibatkan seluruh fraksi.
“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sudding menyampaikan pernyataan tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Usulan Pemakzulan Didukung 120 Anggota DPR
Sebelum Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya, DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Menurut Sudding, usulan tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi atau seluruh fraksi yang ada di parlemen.
Rencananya, usulan HMP akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Namun, agenda tersebut dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR.
Sudding merupakan salah satu anggota DPR yang ikut mendorong penggunaan HMP dalam persoalan tersebut. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan tersebut.
Politikus PAN itu menilai persoalan persyaratan Wakil Presiden harus diselesaikan berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui pertimbangan politik.
“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkapnya.
MPR Diminta Segera Proses Pengisian Jabatan Wapres
Setelah menerima surat pernyataan berhenti Gibran, MPR memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Sudding merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Menurutnya, pimpinan MPR perlu segera menggelar rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut pengisian jabatan tersebut.
Ia mengingatkan agar kekosongan posisi Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama karena jabatan tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Berdasarkan mekanisme yang dipaparkan Sudding, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Presiden nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya. Setelah itu, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen kandidat sebelum pemilihan dilakukan melalui Sidang Paripurna.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Presiden.
Sudding Soroti Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum
Lebih lanjut, Sudding menilai keputusan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden dapat membantu menjaga stabilitas politik nasional.
Menurutnya, apabila proses HMP terus berjalan, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi proses ketatanegaraan yang lebih panjang. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan hukum lain yang perlu ditelusuri.
Sudding menyebut dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi sebagai persoalan yang berpotensi memunculkan konsekuensi hukum bagi sejumlah pihak. Namun, hal tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Ia juga mengapresiasi sikap anggota DPR yang dinilainya menjalankan fungsi pengawasan secara bersama-sama.
“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sudding menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden tidak cukup hanya diperoleh melalui dukungan politik dan kemenangan dalam pemilihan umum. Setiap calon pejabat negara tetap wajib memenuhi persyaratan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam pandangannya, kepatuhan terhadap hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.
Ia juga mengingatkan pentingnya legitimasi moral bagi pejabat publik. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, harus dijaga melalui integritas dan kepatuhan terhadap hukum.
Sudding berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti dapat berjalan sesuai konstitusi sehingga polemik mengenai persyaratan jabatan tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Stabilitas negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.(Ril)
