DETEKSI.co-Jakarta, Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal.
Dorongan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan mengenai RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian komisinya sejak periode DPR sebelumnya.
Bahkan, pada periode tersebut, Komisi III telah melakukan sejumlah kegiatan pendalaman, termasuk studi perbandingan secara daring dengan beberapa negara untuk mempelajari mekanisme dan sistem pengaturan penyadapan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Habiburokhman, kebutuhan terhadap regulasi penyadapan semakin mendesak seiring berkembangnya persoalan dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian masyarakat.
Ia menyinggung adanya dugaan makar yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian sebagai salah satu persoalan yang berkembang dan berkaitan dengan urgensi pengaturan penyadapan.
Habiburokhman menilai masyarakat semakin menyadari adanya potensi ancaman terhadap hak privasi apabila aktivitas penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sebagai langkah awal mempercepat penyusunan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas permintaan masukan mengenai pengaturan penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.
Habiburokhman menjelaskan, Komisi III tidak hanya akan melibatkan Polri dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Komisi III juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan akademisi.
Langkah tersebut diperlukan agar penyusunan RUU Penyadapan memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan aparat penegak hukum maupun perlindungan hak masyarakat.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ungkapnya.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, Komisi III DPR RI berharap RUU Penyadapan dapat mengatur secara jelas batas kewenangan aparat, mekanisme pengawasan, serta persyaratan pelaksanaan penyadapan.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara diharapkan tetap berjalan dalam koridor hukum tanpa mengabaikan hak konstitusional masyarakat, khususnya hak atas privasi dan perlindungan komunikasi pribadi.(Ril)


