Baleg DPR Dorong Platform Digital Bertanggung Jawab, Pelanggar Hak Cipta Terancam Diblokir

DETEKSI.co-Jakarta, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan tanggung jawab platform digital atau aplikator perdagangan daring untuk mencegah peredaran produk yang diduga melanggar hak cipta. Platform yang membiarkan praktik tersebut bahkan diusulkan dapat dikenai teguran hingga pemblokiran.

Dorongan ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Hak Cipta. Baleg ingin memastikan para pencipta karya mendapatkan perlindungan hukum sekaligus hak ekonomi atas karya intelektual mereka.

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, mengatakan pihaknya telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi aplikator perdagangan daring.

Dalam rangkaian pembahasan tersebut, Baleg menyoroti kewajiban platform digital untuk melakukan seleksi terhadap produk yang diperjualbelikan melalui layanan mereka.

Menurut Umbu, masih ditemukan produk di sejumlah aplikasi perdagangan daring yang diduga meniru atau memalsukan karya anak bangsa. Peniruan itu dapat terlihat dari corak, warna, bentuk, maupun unsur lain yang menjadi ciri khas suatu karya.

Praktik tersebut berpotensi merugikan pencipta karena karya mereka dimanfaatkan atau diperdagangkan tanpa pengakuan dan manfaat ekonomi yang semestinya.

“Dalam undang-undang ini kami dorong aplikator punya tanggung jawab terhadap barang dagangan mereka. Mereka harus menyeleksi seluruhnya tanpa kecuali agar tidak merugikan para pencipta dan setiap pencipta harus mendapat royalti dari tindakan jual beli tersebut,” ujar Umbu dalam wawancara dengan TVR Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, revisi UU Hak Cipta perlu mengatur tanggung jawab aplikator secara jelas. Dengan pengaturan tersebut, platform digital tidak hanya bertindak sebagai perantara transaksi, tetapi juga didorong untuk memastikan produk yang dipasarkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

Baleg DPR RI juga menginginkan adanya konsekuensi tegas bagi aplikator yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan hak cipta.

Umbu menilai, pembiaran terhadap perdagangan produk yang diduga melanggar hak cipta dapat merugikan banyak pihak, mulai dari pencipta, masyarakat hingga negara.

Karena itu, pemerintah melalui kementerian terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), diharapkan mengambil tindakan terhadap platform yang tidak mematuhi ketentuan.

“Kalau aplikator tidak menjalankan kewajiban, pemerintah dirugikan, negara dirugikan, masyarakat pencipta dirugikan. Maka dari pemerintah dan Komdigi nanti kita sarankan aplikator-aplikator tersebut akan ditegur, bila perlu diblokir,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.

Umbu berharap penguatan aturan ini dapat menjadi bagian penting dalam pembaruan regulasi hak cipta di Indonesia. Menurutnya, perkembangan perdagangan digital harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hasil karya dan kepentingan ekonomi para pencipta.

Baleg DPR RI pun menargetkan pembahasan RUU Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Jika pengaturan tersebut dapat dirumuskan dengan baik, tanggung jawab platform digital dalam mengawasi produk yang diperdagangkan diharapkan semakin kuat, sehingga hak para pencipta mendapatkan perlindungan yang lebih baik.(Ril)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERPOPULER

[wpp post_type='post' limit=5 range='daily' order_by='views']