DETEKSI.co-Jakarta, Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 mengikuti studi lapangan kinerja organisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis (8/10/2026).
STULA ini dibimbing oleh Widyaiswara BPDSM Provinsi Sumut juga sebagai WI Nasional Dr. Hironymus Ghodang yang dikenal sebagai Widyaiswara Digital Indonesia.
Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempelajari praktik baik tata kelola dan layanan pendidikan, serta menggali pendekatan yang dapat diadaptasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing.
Di sana, para peserta akan melakukan pengamatan langsung, diskusi, wawancara, serta telaah dokumen dan data, peserta mendalami pengelolaan organisasi pendidikan dengan cakupan layanan yang luas.
Pembelajaran mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pembagian tanggung jawab, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Ketua Kelompok 2, Habibi Lubis, menilai kunjungan ini memberikan pelajaran mendalam tentang bagaimana mengelola instansi besar melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang efektif di setiap jenjang organisasi.
“Kami belajar pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pimpinan di tingkat atas hingga pelaksana di satuan pendidikan,” ujarnya dalam ris yang diterima, Jumat (9/10/2026).
Habibi menambahkan, setiap jenjang harus memahami perannya dan terhubung melalui koordinasi yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten serta manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik.
Menurutnya, kejelasan kewenangan perlu diikuti dengan penetapan target kinerja, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang berkesinambungan.
Dengan demikian, pimpinan dapat memperoleh informasi akurat dari tingkat pelaksana, mengenali kendala yang muncul, serta mengambil keputusan dan langkah perbaikan secara tepat dan cepat.
“Pemimpin perlu memastikan setiap bagian memahami tanggung jawabnya, memiliki ruang untuk berkoordinasi, dan bekerja menuju sasaran pelayanan yang sama,” tambahnya.
Dalam laporan pembelajarannya, lanjut Habibi, pihaknya juga menyoroti pemanfaatan data mutu pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rapor Pendidikan sebagai salah satu praktik unggulan.
Data yang tersaji dan terukur dijadikan dasar untuk mengenali kesenjangan layanan, menetapkan prioritas, serta mengarahkan program dan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Pengalaman tersebut memperkuat pemahaman peserta bahwa data tidak sekadar catatan, melainkan harus diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan, dan hasil yang nyata. Perencanaan berbasis bukti harus diikuti pelaksanaan yang terarah serta evaluasi yang menghasilkan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Selain pengelolaan berbasis data, peserta juga mendalami pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Upaya memastikan setiap anak tetap bersekolah membutuhkan keterlibatan aktif dinas pendidikan, perangkat daerah terkait, sekolah, keluarga, masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan.
“Perhatian khusus terhadap anak tidak bersekolah dan peserta didik yang berisiko putus sekolah menjadi salah satu fokus utama pembelajaran. Persoalan ini memerlukan deteksi sejak dini, pemahaman mendalam atas kondisi setiap anak, serta pendampingan berkelanjutan hingga anak dapat bertahan dan menyelesaikan jenjang pendidikannya,” bebernya.
Berdasarkan pembelajaran tersebut, Kelompok 2 merumuskan rekomendasi berupa penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System yang terintegrasi dengan penanganan kasus anak tidak bersekolah.
Usulan ini mencakup mekanisme identifikasi risiko, verifikasi kasus, penentuan jenis intervensi, pendampingan, hingga pemantauan keberlanjutan pendidikan anak.
Pendekatan ini merupakan rekomendasi hasil analisis peserta untuk dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Penerapannya membutuhkan integrasi data lintas sektor, pembagian peran yang jelas, dukungan kebijakan, serta koordinasi yang terjalin secara berkelanjutan.
Dari sisi kepemimpinan, studi lapangan ini memperkuat pemahaman peserta tentang peran strategis pemimpin dalam menggerakkan seluruh unsur organisasi. Kemampuan membaca persoalan berdasarkan data dan fakta, menentukan prioritas, mendelegasikan tugas, serta memastikan tindak lanjut yang konsisten menjadi kompetensi kunci dalam menghasilkan perbaikan kinerja yang berarti.
Praktik baik yang dipelajari di DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di berbagai sektor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Adopsinya tentu perlu disesuaikan dengan kewenangan, kondisi daerah, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta dukungan anggaran masing-masing instansi,” terang Habibi.
Melalui studi lapangan ini, peserta PKA Angkatan II Tahun 2026 memperoleh wawasan dan referensi konkret untuk merumuskan perbaikan di lingkungan kerja masing-masing.
“Pengalaman di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi acuan berharga dalam membangun organisasi yang terkoordinasi, responsif, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Rosianna Hutabarat)
