DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara (Korwil PMPHI Sumut), Gandi Parapat, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan agar Titiek Soeharto lebih aktif dan serius membantu tugas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi IV DPR RI.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (20/4/2026), Gandi menyampaikan keyakinannya bahwa Titiek Soeharto memiliki peran penting dalam memberikan kekuatan moral kepada Presiden. Ia menilai dukungan tersebut dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
Gandi menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI yang membahas pencabutan izin 28 perusahaan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga langsung memukul para pekerja yang menggantungkan hidup pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Ia juga menilai keputusan tersebut memicu kegelisahan di lapangan. Hal itu disebabkan minimnya penjelasan hukum yang dianggap memadai kepada pihak-pihak terdampak, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan ketidakpastian.
Lebih lanjut, Gandi mengkritisi alasan pencabutan izin yang dikaitkan dengan bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ia menilai Kementerian Kehutanan terkesan menyalahkan laporan Satgas tanpa penjelasan rinci, termasuk terkait asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.
“Seharusnya dijelaskan secara detail kayu tersebut milik siapa, agar tidak menimbulkan tuduhan yang merugikan perusahaan yang izinnya dicabut,” ujar Gandi.
Ia menegaskan bahwa Presiden membutuhkan dukungan moral, koreksi, serta dorongan yang objektif dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam pandangannya, peran tersebut dapat dijalankan oleh Titiek Soeharto.
Gandi juga mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan agar Titiek Soeharto dapat lebih maksimal mendampingi Presiden dalam memberikan kekuatan moral dan batin. Ia meyakini, dukungan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan keutuhan NKRI.
Menurutnya, tanpa dukungan moral yang kuat, kepemimpinan Presiden dapat menghadapi tekanan yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan nasional.(gaho)
